Dengarkan Masukan Nelayan

Muhammad Akri (Suara NTB/ndi).

Mataram (Suara NTB) – DPRD Provinsi NTB memastikan akan banyak menerima masukan langsung dari nelayan dalam menggodok muatan materi rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang perlindungan nelayan yang sedang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus).

“Kami akan catat semua permasalahan yang dihadapi nelayan, kami harapkan semuanya masuk dalam Perda perlindungan nelayan. Kalau belum ada masuk apa yg menjadi aspirasi nelayan, maka kami tidak akan sahkan Raperda itu,” tegas angggota Komisi II DPRD Provinsi NTB bidang perikanan dan kelautan, Muhammad Akri.

Iklan

Didampaikan Akri bahwa pihaknya juga sudah menekankan kepada OPD terkait dalam melakukan pembinaan terhadap nelayan. Dipastikan tidak terbatas hanya pada nelayan yang pergi melaut. Tetapi juga yang tidak kalah penting mendapatkan pembinaan ada keluarga dari Nelayan itu sendiri.

“Sudah kami sarankan kepada OPD, bicara nelayan itu jangan yang pergi melaut saja. Tapi pembinaan juga sangat penting diberikan kepada keluarga nelayan, sebagai bagian dari subsektor masyarakat pesisir,” katanya.

Pembinaan kepada keluarga nelayan tersebut sangat penting. Sehingga prekonomian masyarakat pesisir tidak hanya tergantung dari hasil tangkapan ikan saja. Tapi diharapkan mereka bisa memperoleh nilai tambah dengan mengolah hasil tangkapannya.

“Maka dari itu penting dipastikan ada pembinaan UKM dikalangan masyarakat pesisir. Bukan saja dalam bentuk bantuan modal, tapi pembinaan keterampilan, sehingga mereka bisa mengolah ikan hasil tangkapannya,” paparnya.

Lebih lanjut diungkapkan oleh politisi PPP itu bahwa pada APBD 2022 yang sudah disahkan oleh DPRD. Pemprov NTB sudah mengalokasikan anggaran untuk sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 65 milyar.

“Kami sudah setujui anggaran disektor perikanan dan kelautan sebesar Rp65 milyar. Nanti kita lihat lagi sejauh mana segmen pemerintah memperhatikan nelayan dengan anggaran yang ada itu,” pungkasnya. (ndi).

Advertisement