Dengar Pendapat di DPRD Pemkab Diminta Tuntaskan Masalah Rumah Korban Banjir Kapas Sari

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dengar pendapat warga Kapas Sari desa Moyo kecamatan Moyo Hilir dengan eksekutif bersama DPRD Sumbawa yang dipimpin Ketua Komisi I, Syamsul Fikri S.Ag M.Si, menghasilkan sejumlah rekomendasi. Yang mendesak Pemkab untuk secepatnya menyelesaikan status tanah warga korban banjir 2006 tersebut. Berdasarkan aturan yang ada.

Asisten I Setda Sumbawa, Dr. H. M. Ikhsan yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyebutkan, total luas lahan pemukiman korban banjir 2006 tersebut 3,2 hektar. Terdiri dari 10 blok dengan rumah 318 unit. Sampai saat ini, masih berstatus aset pemkab Sumbawa, dengan sertifikat No. 34 tahun 2007. Peruntukkan untuk korban banjir.

Iklan

Masalahnya saat ini, data tahun 2016, dari total 318 unit rumah, tinggal tersisa 80 unit yang terdata sebagai penerima awal. Sisanya sebanyak 238 unit rumah telah pindah tangan atau dialihkan ke orang lain oleh penerima bantuan awal.

“Yang berubah status ini yang kita pelajari dulu. Kita minta alasan dan pernyataan yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan. Bisa jadi orang yang menerima pengalihan juga korban banjir atau orang yang tidak mampu. Sebab penghuni hanya punya hak guna bangunan. Ini yang kita kaji dulu,” terang H. Ikhsan.

Soal adanya rekomendasi DPRD agar aset tersebut dihibahkan ke warga Kapas Sari, juga sedang ditelaah boleh tidaknya lahan tersebut dihibahkan ke mereka. Agar tidak melanggar hukum.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Syamsul Fikri S.Ag, M.Si, menyatakan, pihaknya tetap berpegang pada rekomnedasi Komisi I yang sebelumnya telah dikeluarkan pertama pada 14 Februari 2013, tentang status tanah dusun Kapas Sari. Untuk menindaklanjuti proses kepastian hukum sataus lahan, waktu itu, Komisi menawarkan dilakukan proses hibah. Atau hal lainnya sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

“Tetap ada klausul itu. Kebetulan waktu itu, saya juga yang menjabat Ketua Komisi I,” ujarnya.

Apalagi sebelumnya, Bupati Sumbawa juga telah menginstruksikan penyelesaian kasus ini. Terhadap pemilik yang sudah pindah tangan, tetap perlu dicarikan solusi yang baik. Mengacu kepada pengelolaan aset tahn 2016 yang dimungkinkan dilakukan hibah. Asal tidak melanggar aturan. Pemkab melalui Bidang Aset pun tentu segera melakukan rapat teknis dan melakukan verifikasi faktual atas kepemilikan tanah di Kapas Sari.

“Kita berharap masalah ini dapat diselesaikan secepatnya secara arif. Tanpa melanggar ketentuan negara. Toh kita punya payung hukum yang jelas dan aturan tentang hibah. Agar pemerintahan ini tetap hebat dan bermartabat,” pungkasnya. (arn/*)

Advertisementfiling laporan pajak filing laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional