Denda Resmi Diberlakukan di NTB, Razia Masker Serentak

Ilustrasi razia masker.(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – NTB mulai memberlakukan sanksi denda bagi masyarakat dan ASN yang tidak memakai masker di tempat umum, Senin, 14 September 2020. Pemprov NTB telah menyurati semua bupati/walikota supaya melakukan razia masker atau penegakan protokol kesehatan Covid-19 secara serentak di masing-masing wilayahnya mulai hari ini.

‘’Sudah ada surat Sekda atas nama gubernur kepada seluruh bupati/walikota. Untuk mulai melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19  mulai 14 September,’’ ujar Kepala Satpol PP NTB, Drs. Tri Budiprayitno, M. Si dikonfirmasi Suara NTB, Minggu, 13 September 2020.

Iklan

Seluruh personel Satpol PP NTB dan Satpol PP Kabupaten/Kota akan diterjunkan untuk menegakkan Perda No. 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular tersebut. Selain itu, juga dari aparat kepolisian dan TNI serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Misalnya, jika Satpol PP bersama TNI/Polri melakukan penertiban masyarakat yang tidak menggunakan masker di area check point atau sejumlah pintu masuk di Kota Mataram, maka akan dibantu Dinas Perhubungan untuk rekayasa arus lalu lintas.

Kemudian, jika penertiban dilakukan di pusat-pusat perbelanjaan seperti mal, pertokoan dan pasar. Maka akan dibantu Dinas Perdagangan. Sedangkan, jika penertiban dilakukan di objek wisata, maka akan dibantu oleh Satgas dari Dinas Pariwisata.

‘’Kita juga dibantu oleh  Kepolisian dan TNI melalui jajaran kewilayahannya. Misalnya, Polres, Polsek, Kodim, Koramil, sesuai lokasi pelaksanaan penertiban atau penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19  tersebut,’’ jelas Tri.

Pelibatan TNI dan Polri dalam operasi razia penggunaan masker ini sesuai direktif Presiden dalam Inpres No. 6 Tahun 2020. Dalam Inpres tersebut memerintahkan seluruh kementerian, lembaga, TNI, Polri dan kepala daerah melakukan penegakan terkait dengan protokol kesehatan Covid-19.

Tri mengatakan, pihaknya akan melakukan penegakan protokol Covid-19 secara imbang antara ASN dan masyarakat umum. Selain merazia masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum. Juga akan dilakukan razia ke unit-unit kerja pemerintah untuk merazia ASN yang tidak memakai masker.

‘’Tentu pada hari pertama, dengan situasi yang harus kita cermati semua hal untuk menjadi bahan evaluasi langkah di  hari berikutnya. Bisa saja dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari. Kita ada jadwalnya,’’ terangnya.

Operasi razia masker ini merupakan amunisi terakhir Pemda dalam ikhtiar memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Ia mengatakan, Pemprov sama sekali tak menginginkan ada masarakat yang terkena denda akibat tak menggunakan masker.

‘’Artinya, ketika tak ada denda, masyarakat sudah patuh dan disiplin dalam penegakan protokol Covid-19. Mudah-mudahan ini bagian dari memberikan efek jera supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Ini masalah kemauan, kesadaran menggunakan masker. Sampai vaksin belum ditemukan. Maka vaksinnya adalah menerapkan protokol kesehatan,’’ tandasnya.

Dalam Perda Penanggulangan Penyakit Menular tersebut, masyarakat umum yang tak menggunakan masker di tempat umum bisa dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 ribu. Sedangkan bagi ASN yang tak menggunakan masker di tempat umum, dendanya lebih besar yaitu Rp200 ribu.

Sementara bagi penyelenggara kegiatan apabila tidak mempraktikkan protokol Covid bisa didenda Rp 250 ribu. Sedangkan bagi pengurus atau penanggung jawab fasilitas umum yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 400 ribu. (nas)