Denda Parkir Liar akan Dinaikkan

Kondisi Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) di Jalan Pejanggik Mataram, Selasa, 4 Februari 2020. Para pengendara masih sembarangan parker dan tidak mengindahkan rambu larangan parker. Pelanggar parkir di kawasan ini akan didenda sebesar Rp250 ribu untuk semua kendaraan. (Suara NTB/viq)

Mataram (Suara NTB) – Untuk memberi efek jera, Dinas Perhubungan Kota Mataram berencana menaikkan denda bagi pengendara motor dan mobil yang parkir sembarangan di kawasan tertib lalu lintas (KTL). Saat ini, Dishub kota Mataram masih memberlakukan denda minimal sebesar Rp70 ribu bagi sepeda motor dan Rp100 ribu untuk mobil.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Bidang Keselamatan dan Pengendalian Lalu Lintas Dishub Kota Mataram, Zulkarwin mengatakan, rencana menaikkan denda bagi pelanggar parkir sembarangan di KTL sudah dibahas bersama Satlantas di Polres Mataram dan Polda NTB. Kenaikan itu dinilai bisa memberi efek jera kepada pengendara yang masih suka parkir sembarangan.

Iklan

“Pemberlakuan denda memang ada rencana menaikkannya. Tapi itu murni ranahnya Polres Mataram. Dari denda yang sekarang masih Rp70 ribu untuk motor dan untuk mobil itu sebesar Rp90 ribu sampai Rp100 ribu. Kita akan komunikasikan dengan Satlantas di Polresta Mataram untuk pemberlakuan denda maksimal menjadi Rp250 ribu,” katanya, Selasa, 4 Februari 2020.

Dijelaskan Zulkarwin, denda itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Untuk KTL, baik di Jalan Pejanggik, Jalan Langko, dan Jalan Majapahit sudah seharusnya diberlakukan denda maksimal yang mengacu pada undang-undang. “Itu kan tujuannya untuk memberi efek jera. Agar terasa efeknya kalau sudah diberlakukan denda maksimal. Kalau masih pakai denda Rp100 ribu, mungkin belum bisa berdampak. Tapi kalau Rp250 ribu itu  lumayan memberikan efek,” pungkasnya.

Terkait rencana pemberlakuan denda maksimal ini kata Zulkarwin, Kadishub sudah berkomunikasi dengan Dirlantas Polda NTB lewat forum lalu lintas beberapa waktu lalu. “Itu sudah disampaikan oleh pimpinan, tapi secara khusus itu diberlakukan di KTL. Karena semua tentang lalu lintas itu dibahas di dalam forum lalu lintas,” paparnya.

Selain pemberlakuan denda maksimal, Dishub kota Mataram juga berencana lakukan pengadaan satu unit mobil derek. Khusus untuk mobil derek ini kata Zulkarwin, untuk membantu kerja Dishub di KTL. Sedangkan untuk pengadaan gembok tambahan untuk tahun 2020, Dishub kota Mataram meniadakan. “Mengingat jumlah gembok kita sudah cukup,” katanya.

“Nanti dengan adanya mobil derek ini, kita bisa dibantu. Jadi harapan kita penggembokan juga bisa menurun. Mobil derek juga bisa membantu kerja Dishub karena kita nilai memang sangat representatif untuk kerja-kerja Dishub di lapangan,” katanya. Sampai saat ini, pengadaan mobil derek belum dapat diketahui berapa kucuran dananya.

Selain itu juga, untuk mengefektifkan kerja-kerja Dishub di lapangan, pengawasan di KTL, juga bisa dibantu dengan rencana pengadaan CCTV di beberapa lokasi. Baik di KBC maupun di jalan Pejanggik. Ia menuturkan, pengadaan mobil derek, pemberlakuan denda maksimal, dan pemasangan CCTV di beberapa titik di KTL bisa mengurangi intensitas pelanggaran di tahun 2020.

“Selain itu juga, pemasangan CCTV itu untuk mengoptimalkan jumlah personel Dishub yang masih kurang. Sehingga dengan adanya CCT itu nanti, jangan ada alasan lagi karena kekurangan personel,” tuturnya. Khusus KTL di kawasan bisnis Cakra, memang masih semrawut diakibatkan Dishub belum bisa memantau sacara intens. “Setelah kita tinggal, kembali semrawut di KBC ini. Begitu terus,” tutupnya. (viq)