Mataram (Suara NTB) – Pilkada NTB masih dua tahun lagi. Karenanya, Partai Demokrat merasa belum saatnya membuat keputusan terkait siapa bakal calon gubernur periode selanjutnya yang akan disiapkan menjadi pengganti Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang sudah dua periode memimpin NTB.
Bendahara DPD Partai Demokrat NTB, H. MNS Kasdiono, SH menyampaikan pihaknya sedang melakukan identifikasi terhadap figur-figur yang ada. “Sedang kita rancang. Kita tidak bisa gegabah. Kan, kita perlu identifikasi figur-figur,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Ruang Komisi V DPRD NTB, Rabu, 13 Juli 2016.
Kasdiono mengatakan Partai Demokrat belum berani terlalu jauh menanggapi siapa figur yang nantinya akan diusung partai berlambang mercy itu pada Pilkada 2018. Menurutnya, ada mekanisme yang harus dilalui oleh setiap partai politik untuk menentukan bakal calon (balon) gubernur dan bakal calon wakil gubernur. Partai Demokrat, juga memiliki mekanisme sendiri.
Ditanyakan tentang mekanisme seperti apa yang dilakukan Partai Demokrat dalam menjaring bakal calon gubernur, Kasdiono menjelaskan ada mekanisme survei yang dilakukan. Hasil dari survei itulah yang akan menentukan siapa yang pantas dicalonkan dalam Pilkada 2018 mendatang.
“Pertama ada mekanisme internal partai yang harus kita lalui. Itu pasti. Dan ada mekanisme survei,” tuturnya.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB ini menjelaskan, survei dilakukan untuk melihat popularitas dan elektabilitas figur. Hasil survei yang dilakukan diharapkan nantinya bisa mewakili keinginan masyarakat. “Kita ingin calon yang kita usung itu calon yang benar-benar dikehendaki rakyat. Calon yang benar-benar diinginkan masyarakat,” tegasnya.
Ditanya kapan Partai Demokrat akan melakukan survei untuk bakal calon gubernur 2018, Kasdiono mengungkapkan akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah bulan Juli ini kita akan melakukan (survei). Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan melakukan rapat internal,” tambahnya.
Kasdino menambahkan, partai politik yang akan diajak untuk berkoalisi juga dibahas dalam rapat internal partai. Menurutnya, koalisi dalam mengusung calon merupakan hal yang lumrah dalam ranah politik. “Ya saya kira tidak ada masalah (untuk berkoalisi). (Koalisi) sesuatu yang wajar. Dulu juga Pilgub koalisi,” terangnya. (ast)
