Demo Pembatalan SK Pengangkatan CPNS Dompu Terus Berlanjut

Dompu (Suara NTB) – Forum honorer K2 yang sebelumnya telah memperoleh Nomor Induk Kepegawaian (NIP) atau SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan kini dibatalkan pemerintah pusat, terus menggelar aksi demonstrasi. Mereka memasang tenda dan menginap di kantor bupati, menuntut agar pembatalan SK tersebut dibatalkan kembali.

 “Kalau Bandung lautan api, Dompu akan jadi lautan darah. Tolong pegang itu,” ancam Humas Forum K2 Dompu, Dedi Purwanto di bawah tenda yang didirikan di kantor bupati Dompu. Senin, 26 September 2016.

Iklan

Dedi Purwanto mengungkapkan, rekrutmenCPNS yang diikuti 1.550 orang itu telah memenuhi prosedur yang ada. Hal itu dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) dan NIP mereka. Selain itu juga tunjangan bulanan sudah diterimanya sejak 9 bulan terakhir.

Ia menanyakan, jika BKN menggunakan hasil verifikasi yang dikeluarkan Pemkab Dompu, mengapa NIP K2 dikeluarkan sejak awal. Hal itu jelas menunjukkan bahwa K2 saat ini dijadikan objek permainan oknum tak bertanggung jawab. “BKN ini tidak konsisten mengambil keputusan. Kalau mau konsisten, ambil keputusan di awal, jangan di akhir,” ujarnya.

9-2

Para pengunjuk rasa bertahan di tenda siang dan malam di depan Kantor Bupati Dompu. Mereka menuntut agar pembatalan SK pengangkatan mereka dibatalkan.(Suara NTB/jun)

Pasalnya saat permintaan verifikasi dari BKN itu, pihaknya telah melakukan pemberkasan sesuai arahan BKN. “Kami tetap melakukan pemberkasan ke BKN dan kami lolos makanya dapat nomor NIP, tapi sekarang muncul surat pembatalan setelah kami nikmati gaji,” ungkapnya.

Dedi menambahkan aksi yang digelar di depan Kantor Bupati ini, juga upaya memberi dukungan langkah Bupati Dompu yang menempuh jalan musyawarah dengan BKN. Ia mengharapkan agar Bupati Dompu dapat mengambil sikap tegas dan menolak surat sepihak yang dikeluarkan BKN. “Kami juga sebenarnya menolak upaya penyelidikan yang dilakukan Polda NTB, dengan alasan mereka memakai hasil verifikasi Pemkab Dompu,” tegasnya.

Bahkan sambungnya “Dalam PP 56 tahun 2015 dikatakan tim verifikasi dibentuk oleh BKN, bukan dibentuk pemerintah daerah, jadi patokan yang harus diambil pihak kepolisian haruslah hasil verifikasi BKN,” pungkasnya.

Bupati Bertanggungjawab

Sementara itu, aksi unjuk rasa mereka di kantor DPRD Dompu, Senin kemarin, mendapat dukungan dari LSM setempat. “Kami minta kepada Dinas PPKAD untuk jangan coba – coba memberhentikan gaji kami, karena itu adalah hak kami sebagai pegawai sebelum ada keputusan hukum yang pasti,” tegas Dedi Purwanto, salah seorang orator.

Di depan kantor DPRD Dompu, massa aksi nyaris ricuh dengan aparat kepolisian yang sedang berjaga – jaga. Kericuhan ini berawal dari massa aksi hendak membakar ban bekas yang sudah disirami dengan bensin. Massa aksi tetap ngotot membakar ban bekas, sementara aparat kepolisian meminta agar massa aksi hanya berorasi dan menyampaikan aspirasinya. Karena tetap ngotot, aparat kepolisian yang hendak mengamankan ban pun terlibat saling berebut ban.

Massa juga sempat memaksa masuk kantor Dewan untuk menemui pimpinan dan anggota Dewan. Siti Akmal, guru pada SDN 17 Dompu sempat pingsan di depan kantor Dewan. Perwakilan massa pun diterima Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH bersama anggota Dewan lainnya di ruang rapat terbatas.

Wakil Ketua DPRD Dompu, Sirajuddin, SH menegaskan, keputusan Dewan soal CPNS K2 sejak awal hingga saat ini tidak ada yang berubah. Karena hasil hearing bersama pemerintah daerah yang diwakili Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M,Si, mantan Ketua Tim Verifikasi K2, dan Kepala BKD Dompu, Drs. H. Abdul Haris menyebutkan tidak ada masalah dengan 390 CPNS K2 sehingga dilakukan pemberkasan dan diajukan NIP hingga diterbitkan SK CPNS-nya. DPRD sifatnya hanya memediasi dan memfasilitasi.

9-3

Massa pengunjuk rasa dari CPNS K2 yang dibatalkan NIP-nya oleh BKN melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Dompu terlibat saling dorong dengan aparat.(Suara NTB/jun)

 “Dengan lahirnya surat pembatalan 134 oleh BKN regional X Denpasar, kita kembalikan ke Bupati dan jajarannya bisa mempertanggunjawabkan persoalan ini. Karena SK CPNS 390 itu sudah diterbitkan. Kalau sudah diterbitkan, berarti ada penganggaran. Itu jadi persoalan,” tegas Sirajuddin.

Dia menegaskan, pihaknya tidak bisa serta merta mengambil keputusan atas tuntutan CPNS K2. Karena surat BKN yang membatalkan NIP 134 tersebut baru diterima pihaknya, sehingga pihaknya butuh waktu untuk membicarakan secara internal. “Tapi yakin saja, tuntutan agar Dewan mengeluarkan surat rekomendasi untuk meminta kepada BKN mencabut surat keputusanya terhadap pembatalan SK CPNS dan meminta Bupati untuk melakukan upaya perlawanan melalui upaya PTUN atas SK pembatalan akan kami keluarkan,” tegas Sirajuddin.

Andi Bakhtiar, A.Md.Parw anggota DPRD Dompu lainnya mengatakan, pihaknya membutuhkan waktu untuk mengkajinya secara internal, termasuk melibatkan perangkat yang dimiliki daerah. “Karena ini menyangkut instabilitas daerah,” tegasnya.

Keputusan Dewan ini pun dapat diterima pengunjuk rasa. Namun para pengunjuk rasa tidak akan kembali ke rumahnya dan membubarkan diri dari pendirian tenda di kantor Pemda Dompu hingga ada keputusan yang mengembalikan hak – haknya sebagai CPNS. “Kami tidak akan kembali ke rumah kami, karena kami dicap memalsukan dokumen oleh orang. Makanya kami tetap akan memperjuangkan hak kami sesuai kebenaran,” tegas Dedi Purwanto. (jun/ula)