Demo Jilid II, DPRD NTB Kirim Tuntutan Mahasiswa

0
Personel kepolisian berhadap-hadapan dengan massa mahasiswa dalam demonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Senin, 30 September 2019. (Suara NTB/aan)

Mataram (Suara NTB) – Mahasiswa kembali melakukan aksi demo jilid II di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin, 30 September 2019. Mereka masih membawa tuntutan yang sama yakni merevisi sejumlah pasal krusial yang dianggap mengancam kebebasan masyarakat dalam RUU KUHP serta mendesak pemerintah merevisi undang-undang KPK.

Pantauan Suara NTB, aksi unjuk rasa jilid II tersebut berlangsung aman dan tertib. Meskipun beberapa kali terjadi gesekan antara aparat kepolisian yang berjaga dengan massa aksi yang memaksa untuk masuk ke dalam gedung DPRD. Namun hal tersebut tidak sampai memicu keributan.

IKLAN

Kapolda NTB, Nana Sudjana yang dikonfirmasi di sela-sela memantau jalannya aksi unjuk rasa mengatakan bahwa pihaknya menjalankan pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa dari aliansi NTB bergerak jilid II tersebut dengan cara humanis. Pihaknya menekankan kepada anggotanya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kekarasan kepada massa aksi.

“Kami tentunya evaluasi unjuk rasa tanggal 26 kemarin, dan sekarang kami tetap melaksanakan pengawalan dan pengamanan, dengan kedepankan humanis.  Kemudian tetap tidak menggunakan senjata peluru karet atau peluru tajam. Tidak ada,” tegasnya.

Berbeda halnya situasi pada aksi unjuk rasa jilid I, pada tanggal 26 lalu, sempat terjadi bentrokan antar massa aksi dengan aparat keamanan. Massa aksi sempat melemparkan batu ke arah barisan aparat kepolisian yang sedang melakukan penjagaan dan untuk mengendalikan keadaan, pihak kepolisian terpaksa menembakkan peluru gas air mata serta menyiramkan air ke arah mahsiswa.

Dalam pengawalan dan pengamanan aksi unjuk rasa jilid II tersebut, pihaknya menurunkan personel mencapai hampir 1.000 orang yang terdiri dari anggota Polri sebanyak 850 personel, dan dari TNI sebanyak 110 personel. Pada pengamanan aksi jilid II tersebut juga, Polri menurunkan tiga ekor anjing pelacak.

Pada aksi jilid II itu, Pimpinan sementara DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda kembali menemui massa aksi didampingi sejumlah pimpinan fraksi dan anggota. Pada kesempatan itu, Isvie menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa ke pemerintah pusat pada hari itu juga.
“Kami sudah menerima apa yang menjadi aspirasi adik-adik mahasiswa, dan kami pastikan hari ini juga kami kirim tuntutan adik-adik ke pemerintah pusat,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen DPRD NTB, untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut. DPRD Provinsi NTB pada hari itu juga, Senin, 30 September 2019, langsung mengirimkan surat kepada Presiden dan juga DPR RI yang berisi tuntuan mahasiswa NTB, dengan nomor surat : 007/691/DPRD NTB/2019.
Dalam surat tersebut, terdapat 10 poin, salah satunya yakni terkait dengan menolak revisi UU KPK dan meminta Predisden untuk menerbitkan Perpu KPK, serta mengkaji kembali norma revisi RUU KUHP. (ndi)