Delapan Ranperda Inisiatif DPRD Sumbawa Disetujui Dibahas Lebih Lanjut

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Sebanyak delapan Ranperda yang masuk dalam prolegda tahun 2017, mendapat persetujuan DPRD Sumbawa untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Untuk kemudian nantinya ditetapkan menjadi Perda.

Seperti disampaikan dalam rapat paripurna lanjutan pembahasan Ranperda inisiatif dewan, Selasa, 24 April 2018. Sekretaris DPRD Sumbawa, H. Amri M.Si, membacakan draft keputusan DPRD Sumbawa, tentang Ranperda akan dibahas bersama Bupati Sumbawa untuk mendapat persetujuan bersama agar dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa.

Iklan

Sebelum persetujuan dimaksud, terlebih dahulu juru bicara masing-masing Komisi membacakan tanggapan atas pemandangan umum fraksi. Mulai dari Komisi I dengan juru bicara Adizul Syahabuddin S.P, yang setelah mencermati pemandangan umum fraksi-fraksi, pada prinsipnya semua fraksi sependapat dan menyetujui kedua Ranperda yang diajukan Komisi I untuk dibahas ke tingkat pembahasan selanjutnya.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan fraksi-fraksi dewan terhadap Ranperda yang kami ajukan untuk dilanjutkan pembahasannya pada tingkat lanjut. Tentu dengan satu harapan agar Ranperda yang diusulkan dapat disempurnakan serta dapat diimplementasi pada saatnya nanti,” terangnya.

Komisi II melalui juru bicaranya, M. Yasin Musamma S.Ap, , juga menyamapikan terhadap berbagai substansi yang tertuang dalam Ranperda tentang kawasan pengembangan hortikultura dan Raperda penatausahaan irigasi tentunya merupakan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan Ranperda dimaksud. Semua pemandangan yang disampaikan oleh seluruh fraksi pada sidang paripurna tersebut pada prinsipnya mendukung Ranperda ini untuk ditetapkan menjadi Ranperda inisiatif.

Juru Bicara Komisi III, Bunardi, terhadap segala masukan dan saran secara substansi dan redaksional  akan dikonsultasikan kembali dengan Badan Legislasi dewan untuk dilakukan penyempurnaan. Komisi IV melalui juru bicaranya, Ismail Mustaram S.H, terhadap Ranperda penanggulangan bencana, diharapkan agar pembahasan Ranperda dimaksud dapat dilakukan secara cermat. Dalam Perda yang lebih baik yang  nantinya dapat  diimplementasikan secara optimal.

Delapan Ranperda yang disetujui tersebut yakni Ranperda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Ranperda tentang Keamanan dan Ketertiban Umum (Kamtibmum) usul komisi I. Ranperda tentang kawasan pengembangan hortikultura dan Ranperda tentang penatausahaan irigasi usul Komisi II. Ranperda tentang drainase perkotaan dan pedesaan dan Ranperda tentang sumur resapan usul Komisi III. Kemudian Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan Ranperda tentang pengelolaan kepariwisataan daerah yang menjadi usulan Komisi IV. (arn/*)