Delapan Paket Proyek Diduga Dikerjakan Tidak Sesuai Kontrak

Mataram (Suara NTB) – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, terhadap laporan keuangan Pemprov NTB, tahun anggaran 2015 menemukan delapan paket proyek terindikasi diselesaikan tidak sesuai dengan kontrak. Kondisi itu, berpotensi menimbulkan kerugian negara. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan pada pemerintah daerah untuk segera mengembalikan kelebihan pembayaran pada delapan paket proyek yang diselesaikan tidak sesuai kontrak itu. (berita selengkapnya, baca Surat Kabar Harian Suara NTB edisi Senin (11/7/2016)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here