Deklarasi Zona Integritas Polda NTB, Tata SOP Penanganan Kasus

Ditreskrimsus Polda NTB mendeklarasikan Zona Integritas Senin, 24 Februari 2020. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Ditreskrimsus Polda NTB menjadi salah satu dari tiga satuan kerja yang diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Tahap awal berupa penataan pelayanan publik. Selanjutnya penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Direktur Reskrimsus Polda NTB Kombes Pol I Gusti Putu Gede Ekawana, Senin, 24 Februari 2020 kemarin memimpin deklarasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Iklan

“Komitmen meniadakan KKN guna memberikan pelayanan lebih baik dan profesional kepada masyarakat,” terangnya.

Deklarasi Zona Integritas, kata dia, bukan puncak upaya WBK/WBBM. Bukan hanya sekedar kata-kata, zona integritas harus didukung penuh setiap anggota Ditreskrimsus. Baik dalam penanganan kasus maupun tugas kepolisian lainnya.

Untuk penanganan perkara, perbaikan awal dengan membuat ruang pelayanan yang ramah, baik untuk penyandang disabilitas sekalipun. Eka meminta penyidik juga untuk meninggalkan praktik-praktik KKN dalam penanganan kasus.

Usai deklarasi, pihaknya kemudian mematangkan SOP penanganan kasus. Menggandeng Itwasda Polda NTB dan Ombudsman Perwakilan NTB. SOP akan menjadi pedoman penyidik agar penanganan kasus tidak melenceng dari peraturan perundangan. Selain itu juga menjadi benteng dari perilaku KKN. (why)