Deklarasi KAMI di Lobar, Bupati Fauzan Khawatir Penyebaran Covid-19

H. Fauzan Khalid dan H. L. Winengan

Giri Menang (Suara NTB) -Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) NTB direncanakan akan digelar, Selasa, 29 September 2020. Deklarasi KAMI akan dilaksankan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Ishlahudiniy Kediri Lombok Barat (Lobar). Bahkan, deklarasi itu akan dipimpin langsung oleh pensiunan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Selain itu, beberapa tokoh juga akan hadir seperti TGH Muhlis Ibrahim. Termasuk beberapa tokoh dan ormas Islam.

Berdasarkan pantauan di lapangan, pihak panitia sudah mendatangi Tim Gugus Tugas Covid-19 Lobar untuk pelaksanaan kegiatan itu sesuai protokol kesehatan (prokes) covid-19. Saat dimintai tanggapan terkait acara tersebut, Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid merasa serba salah. Karena tidak bisa melarang hak demokrasi seseorang. Namun mengkhawatirkan terjadinya penyebaran covid-19.

Iklan

Hanya saja, ia mengingatkan harus ada pihak yang bertanggungjawab atas penerapan prokes selama kegiatan itu. Sebab, sejauh ini Tim Gugus Tugas Covid-19 sudah berupaya hingga berhasil menurunkan tren kasus di Lobar.“Alhamdulillah dua bulan terakhir lebih itu, maksimal hanya lima (kasus). Dan lebih sering kosong. Saya khawatir saja (dengan acara itu), sehingga ini harus menjadi pertimbangan betul, lebih-lebih kita punya Perda,” tegas Fauzan.

Fauzan berharap persiapan pelaksanaan itu seperti rencana kegiatan pengajian Ustaz Abdul Somad yang akan digelar oleh Islam United. Koordinasi yang dilakukan dengan tim gugus sudah sejak sebulan sebelum acara. Termasuk persiapan prokes di tempat acara. Sehingga, membuat pihaknya simpati.“Koordinasi itu alhamdulillah ada PMI yang akan hadir memastikan (Prokes). Kemudian di hotel proses scanning beberapa kali mulai dari pintu masuk, peserta dibatasi tidak boleh lebih, dinas kesehatan juga ikut melakukan supervisi,” bebernya.

Idealnya, pelaksanaan acara harusnya seperti itu. Karena ia mengaku diberitahu acara KAMI itu sehari sebelum pelaksanaanya. “Covid ini (yang dikhawtirkan), padahal kita sudah punya Perda,” pungkasnya.

Wakil Ketua PWNU NTB, H.L. Winengan melarang seluruh kader Nahdlatul Ulama (NU) yang akan hadir dideklarasi tersebut mengenakan atribut NU. Baik itu dalam bentuk apapun. Sesuai dengan permintaan Ketua PWNU NTB Prof. Masnun. “Bahwa acara itu tidak ada kaitannya dengan NU, itu kegiatan pribadi dari pada TGH Muhlis selaku tuan rumah. Maka dilarang mengunakan atribut NU untuk acara itu,” tegas Winengan.

Winengan mengatakan NU ormas yang mengawal pemerintah. Artinya tak ada sangkut paut dengan orang yang bertentangan dengan pemerintah. Ia juga menilai acara itu tidak pas digelar di Kota Santri Kediri.“Saya menyayangkan sekali dilaksanakan di sana (Kediri), karena TGH Muhlis itu keluarga besar dari KH Ma’ruf Amin. Dan saya akan buat memo laporan kepada beliau (KH Ma’ruf Amin), hari ini saya laporkan,” ujarnya.

Lantas bagaimana dengan kader yang hadir ? Winengan mempersilakan karena merupakan hak pribadi. Hanya saja, ia menegaskan dilarang mengenakan atribut NU.“Tidak boleh mengenakan atribut NU, itu pesan ketua PWNU. Dan hari ini saya akan lapor ke suriah PWNU,” pungkasnya.(her)