Debat Kandidat Pilkada NTB, Kaya Unsur Hiburan, Minim Substansi dan Data

Mataram (Suara NTB) – Bagi sebagian kalangan, debat kandidat tahap pertama yang digelar Sabtu, 12 Mei 2018 lalu lebih didominasi hiburan semata. Unsur hiburan berupa lelucon, saling ejek dan adu yel-yel antarpendukung dinilai lebih membekas. Walhasil, publik lebih banyak mengingat hal-hal permukaan ketimbang memperbandingkan rencana kebijakan calon pemimpin mereka.

Puncak dari dominasi unsur hiburan dalam debat kandidat ini terjadi dalam sesi pemaparan melalui tayangan video yang melibatkan pasangan nomor urut 4, H. Moch Ali BD – TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti AM (Ali-Sakti) dengan pasangan nomor urut 1, H. M. Suhaili FT, SH – H. Muh. Amin, SE, M.Si (Suhaili-Amin).

Iklan

Kelucuan bermula saat pemandu debat, Tysa Novenny, mempersilakan kubu Ali-Sakti untuk memilih satu dari tiga opsi video yang tersisa untuk ditonton, lalu berikutnya Ali-Sakti akan memberikan pemaparan atau tanggapan terhadap video tersebut.

Saat dipersilakan, Ali BD menunjuk opsi D, yang merupakan cuplikan narasi suara dan video tentang penanganan kejahatan luar biasa alias extraordinary crime. Dalam tayangan video tersebut, narator menyebutkan, “ada banyak persoalan kriminalitas yang tergolong ke dalam extraordinary crime, seperti terorisme, narkoba, dan kejahatan lintas negara, seperti pembobolan rekening yang dilakukan oleh warga negara asing, telah masuk di wilayah Nusa Tenggara Barat. Keadaan ini jelas merupakan tantangan besar yang akan mengganggu stabilitas, dan kelancaran program pembangunan dan mengancam masa depan generasi muda kita.”

Usai video tersebut, Tysa kemudian menanyakan, bagaimana strategi pasangan Ali-Sakti untuk mengatasi persoalan extraordinary crime tersebut.

Menanggapi ini, Ali BD langsung memberikan ulasannya. Namun, ulasan ini cukup mengejutkan karena Ali BD membahas tentang peran inspektorat dalam penanganan kasus yang melibatkan kerugian keuangan daerah.

“Lagi, saya berdasarkan pengalaman. Saya berdayakan inspektorat. Setiap ada laporan, periksa. Dan lama memberi laporan, saya tagih ; ‘Mana laporan?’ Saya baca, apakah yang bersangkutan mengaku salah dan mau mengembalikan uang negara? Kalau tidak, teruskan ke aparat penegak hukum. Ini yang saya lakukan. Jadi, tidak kita menggunakan kata-kata. Selalu yang saya lakukan tegas, ya. Apalagi yang mencuri uang negara. Seret ke pengadilan. Kepolisian, kejaksaan. Itu yang saya lakukan. Saya tidak berteori ya, itu yang saya lakukan saja,” ujarnya panjang lebar.

M. Suhaili FT, yang menanggapi ulasan Ali BD ini tak urung mengaku kebingungan. “Ayahanda, bapak H. Ali Bin Dachlan. Tadi mungkin kurang pas didengar, atau terlalu cepat menjawab. Karena masalahnya, yang dipertanyakan masalah teroris, masak inspektorat,” ujar Suhaili yang disambut gaduhnya tawa penonton.

Suhaili mengaku kebingungan dan akhirnya urun rembuk untuk menegaskan bahwa penanganan keamanan seharusnya tidak hanya dibebankan kepada kepolisian dan TNI, melainkan juga melibatkan masyarakat.

“Jangan pengamanan ini diserahkan kepada kepolisian saja. Tidak bisa. Tapi bagaimana kita semua unsur elemen masyarakat ikut serta bersama elemen TNI dan Polri,” ujarnya.

Menanggapi ini, Ali BD rupanya tidak mau kalah angin. Ia menilai, kesalahpahaman ini terjadi karena kekeliruan dalam video yang ditayangkan.

“Itu tidak ada kata teroris, ya. Video anda salah besar, ya. Hanya tahanan. Saya selalu teringat bahwa orang menggunakan baju orange, itu adalah tahanan KPK. Jadi nanti diperbaiki di segmen lain. Jelaskan ini tahanan teroris. Jadi anda yang keliru,” tegas Ali BD.

Publik yang menyaksikan pun pecah dalam keriuhan, sehingga Tysa Novenny terpaksa menyerukan agar mereka tenang.

Perlu Pendalaman

Sepanjang satu setengah jam durasinya, debat publik Pilkada NTB itu sebenarnya dinilai cukup sukses dalam “mengikat” perhatian publik. Dalam artian, debat berlangsung cukup menarik. Namun, lagi-lagi unsur “politainment” itu yang membuat substansi debat menjadi kurang tergali.

Seperti yang disampaikan Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, saat memberikan pidato singkat di awal, debat tersebut diharapkan menjadi ajang adu ide-gagasan dan solusi kongkret untuk kemajuan NTB tercinta.

Dengan kata lain, debat sesungguhnya adalah ajang untuk mendorong pemilih mendapatkan informasi yang lebih jelas dan kuat tentang karakter, ide serta solusi yang ditawarkan para calon pemimpinnya.

Karena itulah, sejumlah kalangan menilai debat tersebut masih bisa dibuat menjadi lebih menukik dan mendalam.

Pemerhati Komunikasi, Dr. Syahrir Idris, P.Hd menilai, secara umum debat bisa terbilang cukup baik. Hanya saja, sejumlah gangguan menjadi catatan yang perlu diperbaiki. Syahrir menilai, sikap pendukung paslon yang kerap mengganggu jalannya debat perlu menjadi pertimbangan.

“Dari sisi debat, saya pikir karena soal-soal dibuat oleh pakar sudah bagus, cuma ada saya lihat, ada pertanyaannya yang terburu-buru dijawab oleh pasangan calon, sehingga apa yang ditanyakan itu dijawab kurang akurat. Saya lihat karena terlalu terburu-buru, bersemangat menjawab pertanyaan itu sebelum sempat. Dan saya pahami karena waktu yang terbatas,” ujarnya.

Soal waktu yang terbatas ini, Syahrir mengakui bahwa ini menjadi semacam penghalang bagi paslon untuk mengelaborasi ide-idenya secara lebih leluasa. Beberapa paslon dinilainya telah berupaya cukup keras untuk fokus pada pemaparan ide dan pemikiran. Sementara paslon lain dinilainya kurang siap.

“Saya menangkap, ada pasangan tertentu yang menyikapi debat itu dengan serius, sehingga mereka menampilkan pemikiran yang cemerlang. Tapi ada yang saya lihat, pasangan calon yang tampaknya sekedar ikut saja, dijawab apa adanya, sesuai apa yang dia pikirkan. Walaupun kalau kita lihat secara jernih, kurang menampilkan gagasan, bagaimana NTB ini ke depan,” ujarnya.

Doktor lulusan Universitas Texas San Antonio ini berharap, debat kedua nanti akan mengalami pergantian format yang memungkinkan kandidat lebih banyak melakukan elaborasi secara leluasa.

“Debat itu akan lebih bagus kalau formatnya lebih ke saling tanya dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya langsung mungkin ke para pembuat soal. Kalau dijawab melenceng, mereka bisa koreksi. Saya pikir perlu diuji betul-betul calon itu oleh pakar di bidangnya masing-masing. Kayak persoalan pendidikan atau apa, betul-betul diuji sama pakar. Dan tidak perlu ada suporter,” ujarnya.

Pemerhati Politik, Ayatullah Hadi menilai, debat belum memberikan gambaran yang utuh kepada calon pemilih. “Pemilih belum menerima pesan penting dalam rangka kontestasi ke depan itu. Kelihatannya, masing-masing calon hanya memberikan wacana yang sangat normatif. Apa yang akan dilakukan lima tahun mendatang?”

Ia berharap, penyampaian-penyampaian masing-masing kandidat itu juga berlandaskan pemaparan data-data yang memungkinkan mereka mengambil landasan kesimpulan yang lebih kokoh.

“Kenapa kemudian mereka tidak main pada konteks bermain data dulu. Kemiskinan kita masih berapa, IPM berapa, lalu apa yang akan kita lakukan ke depan untuk menjawab tantangan yang saat ini,” ujarnya.

Ayatullah Hadi tak menampik bahwa hal ini bisa jadi disebabkan karena durasi debat yang memang terbilang kurang panjang. Hampir di setiap sesi pemaparan, kandidat selalu dibatasi dengan durasi yang sangat pendek sehingga dapat dimaklumi jika mereka akan kesulitan untuk melakukan elaborasi panjang lebar.

Sebagai contoh, di sesi pemaparan visi misi di awal debat saja, keempat paslon tidak ada satupun yang berhasil menuntaskan pemaparannya sebelum durasi 90 detik yang diberikan habis.

“Durasi waktu yang sangat sedikit itu tidak memberikan waktu yang cukup panjang untuk memberikan visi misinya secara lebih detail dan operasional,” ujarnya.

Ia menyarankan, dalam debat kedua nanti, KPU dan penyelenggara debat harus berdiskusi lebih dalam lagi mengenai format debatnya. Terlebih, untuk menambah durasi waktu agar masing-masing calon lebih leluasa menyampaikan ide-idenya. (aan)