DD Disalahgunakan, Inspektorat akan Lakukan Audit Khusus

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Mulai tahun ini, Inspektorat NTB akan langsung turun ke desa yang diduga melakukan penyalahgunaan dana desa (DD). Inspektorat provinsi diberikan kewenangan melakukan audit khusus atas dugaan penyimpangan keuangan negara di kabupaten/kota sesuai PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah.

Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, SH, M. Si menjelaskan pada tahun-tahun sebelumnya, audit dana desa dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat provinsi hanya melakukan supervisi dan pembinaan soal pengelolaanDD melalui Inspektorat Kabupaten/Kota.

Iklan

‘’Inspektorat provinsi bisa melakukan audit khusus berdasarkan PP No. 72 Tahun 2019.  Jadi kalau ada dugaan potensi kerugian negara di desa, kami bisa langsung turun. Itu bisa atas laporan dari kabupaten/kota, dari masyarakat kalau disampaikan ke Inspektorat provinsi,’’ terang Ibnu dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 26 Februari 2020.

Sebelum keluarnya PP No. 72 Tahun 2019, audit dugaan penyalahgunaan dana desa dilakukan oleh Inspaktorat kabupaten. Namun setelah keluarnya PP tersebut, kata Ibnu, Inspektorat provinsi mendapatkan dua permintaan audit khusus dari Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di NTB.

‘’Ada dua permintaan audit tahun 2019. Kalau ada permintaan audit dari kabupaten/kota, kita siap melaksanakan. Dan kita juga harus melaksanakan,’’ terang mantan Kepala Satpol PP NTB ini.

Dikatakan, Pemerintah Desa masih punya kelemahan dalam pengelolaan dana desa. Dari aspek perencanaan kadang-kadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di lapangan. ‘’Dia rencanakan A, dia laksanakan B. Jadi, aspek perencanaan harus dimantapkan,’’ katanya.

Mencegah adanya persoalan administrasi yang berujung masalah hukum, ia meminta kepala desa aktif berkonsultasi dengan Inspektorat kabupaten/kota, Inspektorat provinsi dan BPKP. Karena masih banyak desa yang belum memahami tentang tata kelola administrasi pembukuan penggunaan dana desa.

‘’Itu yang paling penting. Catat penggunaan yang keluar masuk dan seterusnya. Kemudian sistem pengendaliannya bagaimana? Kalau kira-kira dari aspek kegiatannya, jika tak memungkinkan dilaksanakan, jangan dilaksanakan,’’ ujar Ibnu Salim.

Mantan Penjabat Bupati Lombok Tengah ini mengharapkan pendamping desa juga aktif mendampingi desa mengenai tata kelola dana desa. Para pendamping desa juga perlu aktif berkonsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), seperti Inspektorat dan BPKP.

‘’Paling penting adalah dia menyusun perencanaan yang bagus, menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan, menyusun SOP. Setelah dana desa  tahap I keluar, apa yang dilaksanakan, berapa kebutuhan anggarannya. Itu dia kawal betul,’’ pesannya.

Ia menyarankan, aparat desa jangan malas berkonsultasi ke APIP. Supaya tata kelola penggunaan dana desa semakin bagus dan akuntabel.  ‘’Kita harapkan camat juga jangan kurang melakukan pemantauan dan pembinaan. Karena persoalan utama soal dana desa  itu dalam administrasi, tata kelola, pembukuan,’’ tandasnya.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberikan sanksi kepada desa-desa yang terjadi penyimpangan penggunaan dana desa mulai tahun ini. Apabila ada Kepala Desa (Kades) yang ditetapkan menjadi tersangka oleh aparat penegak hukum (APH) soal dugaan penyalahgunaan dana desa (DD), maka anggaran DD tahap berikutnya akan disetop atau dihentikan.

Kasubdit Dana Desa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Jamiat Aries C pada acara Rakor Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 di Mataram menjelaskan pemberian sanksi dan reward diatur dalam PMK 205/2019.

‘’Mulai tahun 2020 ini, apabila nanti kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, terjadi penyalahgunaan dana desa maka Kementerian Keuangan akan menghentikan penyaluran dana desa untuk desa bersangkutan,’’ kata Jamiat.

Pihaknya meminta hal ini menjadi perhatian seluruh Kades. Supaya DD dapat dikelola dengan baik, benar, akuntabel dan penuh integritas. Jamiat mengatakan, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk menyetop penyaluran DD apabila Kades menjadi tersangka atas dugaan penyalahgunaan dana desa.

Dijelaskan, apabila terjadi dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahap I dan Kades menjadi tersangka. Maka dana desa tahap II dan III tidak akan diberikan. Kemudian, apabila terjadi penyalahgunaan dana desa tahap I, II dan II, maka Kemenkeu tak akan menyalurkan dana desa untuk tahun berikutnya selama setahun.

“Kalau itu misalnya terjadinya pada tahap I, maka tahap II dan III zonk. Kemudian kalau itu terjadinya pada tahap I sampai tahap III, tahun depannya setop satu tahun anggaran, tidak ada penyaluran dana desa untuk desa tersebut. Pesan kami kepada kepala desa supaya pengelolaan dana desa dilakukan dengan benar, dan penuh integritas,” pesannya.

Jamiat menambahkan, Kemenkeu juga akan memberikan reward kepada desa-desa yang berhasil berubah status menjadi desa mandiri. Kemenkeu akan memberikan reward penyaluran dana desa selama dua tahap. Tahap I akan disalurkan sebesar 60 persen dan tahap II sebesar 40 persen. Secara reguler, dana desa disalurkan selama tiga tahap. Tahap I sebesar 40 persen, tahap II 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen.

Jumlah DD  untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp1,23 triliun. Dengan rincian Lombok Timur Rp316,38, Lombok Tengah Rp209,21 miliar. Kemudian Bima Rp189,45 miliar, Lombok Barat Rp161,72 miliar, Sumbawa Rp148,33 miliar. Dompu Rp72,22 miliar, Lombok Utara Rp71,44 miliar dan Sumbawa Barat Rp62,57 miliar. Penyaluran DD tahun ini berbeda dari sebelumnya. Untuk tahap I akan disalurkan sebesar 40 persen, tahap II sebesar 40 persen dan tahap III sebesar 20 persen. Pola penyalurannya juga akan langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). (nas)