DD Diduga Bermasalah, Empat Desa di Sumbawa Terancam Sanksi

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Dana Desa (DD) empat desa di Sumbawa hingga kini masih ditunda pencaiarannya. Sampai Kepala Desa empat desa dimaksud, menyelesaikan proses pengembalian anggaran sejumlah pekerjaan yang diduga bermasalah pada 2017 lalu. Dengan memberikan tenggat waktu 60 hari. Kalau tidak, maka desa tersebut bisa diberikan sanksi tegas. Kadesnya bisa diancam pemberhentian sementara atau kasusnya diserahkan ke Aparat Penegak Hukum (APH).

Sebagaimana disebutkan Kepala Inspektorat Sumbawa, Drs. Hasan Basri, empat desa dimakasud yakni, Sukamulya kecamatan Labangka, desa Jorok Utan, desa Tengah Utan dan Sempe Moyo Hulu. Pada 2017 lalu, ada beberapa pekerjaan fisik yang belum dikerjakan oleh desa. Atau dikerjakan namun volumenya dikurangi. Sehingga anggaran tersebut harus dikembalikan ke kas desa. “Nilainya rata rata ratusan juta setiap desa,” katanya tanpa merinci lebih lanjut.

Iklan

Atas dasar itulah, Inspektorat mengambil sikap merekomendasikan penundaan pencaiaran dana desa empat desa dimaksud. Sampai pemerintah desa setempat menyelesaikan masalah tersebut. Dengan memberikan tenggat waktu paling lambat 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dikeluarkan. Rata rata sekarang ini, waktunya sudah berjalan satu bulan lebih.

“Harus segera diselesaikan. Bila tidak diselesaikan sampai tenggat waktu yang ada, maka Inspektorat bisa mengambil tindakan tegas,” tegas H. Bas, panggilan akrabnya.

Tindakan tegas dimaksud, bisa saja pemberhentian sementara Kades. Atau bisa juga kaasusnya diserahkan ke APH. Bahkan kasus DD Sukamulya kini tengah diproses oleh Polda NTB. Kepada desa desa lain di Sumbawa, pihaknya berharaap agar tertib dalam penggunaan desa desa. Sebab penyimpangan sekecil apapun yang dilakukan bisa berimplikasi ssecara hukum. (arn)