DBHCHT Belum Mampu Sejahterakan Petani Tembakau

Petani tembakau di Lotim sedang mengolah hasil tanaman tembakaunya. Namun, masih banyak petani tembakau yang belum berhasil dan membutuhkan penanganan pemerintah melalui DBHCHT. (Suara NTB/yon)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Divisi Hukum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) NTB, Lalu Sahabudin mengungkapkan ratusan miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang digelontorkan pemerintah pusat ke NTB belum mampu menyejahterakan petani tembakau. Bahkan masih banyak petani yang miskin.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Sahabudin mengaku, ketika musim tanam tembakau tiba, petani masih dihadapkan kelangkaan pupuk. Belum lagi saat panen, petani dihadapkan dengan ketidakpastian harga.

Iklan

Ketua APTI Lombok Timur (Lotim) ini mengatakan selama ini Pemda, baik provinsi dan kabupaten/kota jarang melibatkan petani atau perwakilan petani dalam penyusunan program/kegiatan penggunaan DBHCHT.

“Seharusnya kita, petani diajak duduk bersama menyusun program yang dibutuhkan petani. Supaya petani tembakau bisa makmur, sejahtera. Supaya jalan taninya bagus, infrastruktur pertanian bagus. Petani-petani kita miskin,” kata Sahabudin.

Adanya peningkatan DBHCHT, seharusnya, kata Sahabudin dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk petani tembakau yang ada di daerah ini. Sesuai aturan, DBHCHT dipergunakan untuk meningkatkan kualitas bahan baku.

Sesuai PMK No.222/PMK.07/2017, sudah jelas peruntukan atau penggunaan DBHCHT. Bahwa DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan  peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Selain itu, 50 persen dari alokasi DBHCHT yang diterima setiap daerah diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional.

Menurut Sahabudin, 50 persen sisanya, DBHCHT harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk petani tembakau. “Dalam artian untuk pupuk, supaya tanaman tembakau bagus. Untuk bahan bakar supaya pengomprongan lancar,” katanya.

Ia mengatakan seringkali petani tembakau dihadapkan kekurangan pupuk setiap musim tanam. Untuk itu, Pemda perlu menjamin ketersediaan pupuk agar produksi tembakau meningkat.

Dikatakan, selama ini Pemda tidak melibatkan petani dalam penyusunan program/kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas bahan baku. Seharusnya, dengan anggaran DBHCHT yang begitu besar, Pemda mengerti kebutuhan para petani tembakau.

“Sebelum diputuskan uang itu untuk apa oleh Pemda. Kita dipanggil duduk bersama untuk merumuskan program kegiatan untuk petani tembakau. Sehingga DBHCHT betul-betul bermanfaat, tidak ditentukan sepihak,” katanya.

Menurutnya, petani tembakau baru mendapatkan secuil dari DBHCHT yang digelontorkan pemerintah. Jika dihitung, kata Sahabudin, petani baru mendapatkan kemanfaatan seperempatnya dari DBHCHT yang digelontorkan pemerintah tersebut.

Sebagai perwakilan dari petani tembakau, APTI mendesak Pemda melakukan revisi Perda tentang tata niaga tembakau. Pihaknya mendesak agar semua petani menjadi mitra perusahaan tembakau.

Pasalnya, selama ini petani swadaya sering menjadi perahan para saudagar yang menjadi membeli tembakau. Dimana mereka membeli tembakau petani swadaya dengan harga yang rendah. Jika semua petani tembakau virginia menjadi mitra perusahaan, Sahabudin yakin taraf hidup petani tembakau akan meningkat dan tidak miskin lagi.

“Saya pikir taraf hidup petani tembakau akan bagus, akan bisa sejahtera. Dengan catatan semua petani tembakau masuk binaan perusahaan. Karena petani yang tidak bermitra ini harga tembakaunya dibeli murah. Mayoritas itu dibeli murah,” tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta Pemda memperbanyak pelatihan-pelatihan kepada petani tembakau. Sehingga mereka mengerti budidaya tembakau yang baik. Selama ini, ia melihat pelatihan-pelatihan kepada petani masih sangat minim.

Menanggapi hal ini, Kepala Bappeda NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 27 Agustus 2019 mengaku masih mengecek program-program prioritas yang anggarannya bersumber dari DBHCHT. Namun, ia mengatakan anggaran DBHCHT yang menjadi bagian provinsi maupun kabupaten/kota peruntukannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terpisah, Kepala Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya Bappeda NTB, Lalu Hasbul Wadi mengatakan masyarakat berharap penggelontoran DBHCHT punya dampak yang signifikan terhadap petani tembakau. Ia menjelaskan penggunaan DBHCHT sudah ada pedomannya di dalam PMK yang diterbitkan Menteri Keuangan setiap tahun.

“Artinya, dengan anggaran yang tersedia harapannya kinerja petani tembakau kita semakin bagus di masa datang. Tentunya dana DBHCHT  mengarah kepada petani sesuai dengan pedoman,” katanya.

Disinggung mengenai masih banyaknya petani yang miskin dan merasa belum merasakan dampak adanya DBHCHT. Hasbul Wadi kembali mengatakan penggunaan DBHCHT mengikuti pedoman yang ada di dalam PMK.

“Kami pikir sebenarnya sudah proporsional terkait dengan anggaran yang diberikan ke petani. Kita akan terus berikhtiar dan berupaya. Supaya keluhan masyarakat bisa tertangani dengan bijak dan proporsional,” katanya.

Untuk diketahui, DBHCHT yang diperoleh NTB terus mengalami peningkatan. Pada 2018, DBHCHT yang diperoleh NTB dari pemerintah pusat sebesar Rp248,8 miliar lebih, meningkat menjadi Rp295,6 miliar lebih di tahun 2019 ini. Petani berharap dana ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut diperbanyak untuk menyentuh petani tembakau yang ada di NTB.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.12/PMK.07/2019, DBHCHT untuk NTB pada 2019 sebesar Rp295,6 miliar lebih. Dengan rincian, untuk Pemprov NTB Rp88,6 miliar lebih, Bima Rp9,7 miliar, Dompu Rp5,2 miliar, Lombok Barat Rp15,5 miliar, Lombok Tengah Rp48,3 miliar, Lombok Timur Rp54,3 miliar, Sumbawa Rp9,3 miliar, Kota Mataram Rp49,8 miliar, Kota Bima Rp2,06 miliar, Sumbawa Barat Rp3,01 miliar dan Lombok Utara Rp9,4 miliar.

Sedangkan 2018 lalu, sesuai PMK No.30/PMK.07/2018, DBHCHT untuk NTB sebesar Rp248,8 miliar lebih. Dengan rincian untuk Pemprov NTB Rp74,6 miliar, Bima Rp8,3 miliar, Dompu Rp5,3 miliar, Lombok Barat Rp13,3 miliar, Lombok Tengah Rp41,6 miliar, Lombok Timur Rp53,3 miliar, Sumbawa Rp8,2 miliar, Kota Mataram Rp31,2 miliar, Kota Bima Rp1,7 miliar, Sumbawa Barat Rp2,5 miliar dan Lombok Utara Rp8,4 miliar. (nas)