Daya Ungkit Sektor Pariwisata Minim Entaskan Kemiskinan

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mengkritisi program pengentasan kemiskinan, terutama dari sektor pariwisata. Pasalnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum mampu membawa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal, jika mengacu data, tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 157.835 Kunjungan atau setara 27,37 persen.

‘’Untuk pertama kalinya, jumlah kunjungan di Lombok Barat melampaui jumlah penduduk di Lombok Barat yaitu sebesar 732. 475 kunjungan wisatawan. Tingkat kunjungan pariwisata di Lobar meningkat 157.000 tahun 2017 dibanding 2016 tapi pertanyaannya kenapa orang miskin di Lombok Barat meningkat?” tanya Wakil Ketua DPRD Lobar H. Sulhan Muchlis, Rabu, 9 Mei 2018.

Iklan

Mengacu data, jika dibandingkan capaian peningkatan jumlah kunjungan pada tahun 2016 sebesar 106.941 pemerintah daerah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 2.450 jiwa. Sedangkan dengan pertumbuhan jumlah wisatawan pada tahun 2017 sebesar 157.385, kunjungan, sebaliknya jumlah penduduk miskin bertambah 292 jiwa. Menurutnya, geliat aktivitas pembangunan pariwisata yang terekam melalui kenaikan jumlah kunjungan wisatawan belum sepenuhnya berpengaruh positif pada peningkatan kesejahteraan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi pembangunan pariwisata yang berkualitas dan terintegrasi dan mampu mengangkat sektor pembangunan lainnya untuk tumbuh secara signifikan.

Di sisi lain, anggota DPRD Lobar Indra Jaya Usman mengungkap, dari data yang disampaikan BPS ada semacam paradoks di mana tiap tahun APBD dan PAD mengalami peningkatan untuk alokasi anggaran kemiskinan. “Tapi di satu sisi ada peningkatan jumlah orang miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat. Oleh pansus ini dilihat sebagai paradoks. Semestinya logika nya dengan peningkatan anggaran berjalan linier dengan penurunan kemiskinan,” kritiknya.

Pihaknya pun mempertanyakan program yang dilaksanakan Bappeda terkait sistem perencanaan, misalnya pada sektor pariwisata terdapat peningkatan ratusan ribu jumlah kunjungan. Namun kenyataannya, tidak berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Buktinya ada peningkatan warga miskin sampai 229 orang. Bahkan kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat dari tahun 2016 ke 2017,” ujarnya mempertanyakan.

Menanggapi hal ini Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baehaqi, menjelaskan, dalam merencanakan program pembangunan ada tahapannya. Pertama, mulai dari proses kebijakan perencanaan dan penganggaran. Lalu barulah implementasi dan output yang merupakan pekerjaan yang dilaksanakan dan diselesaikan berupa infrastruktur jalan.

Peningkatan kunjungan jelas menyerap tenaga kerja, namun pertanyaannya kenapa kemiskinan masih tinggi? Menurutnya kemiskinan ini nanti merupakan outcome dari pekerja yang terserap. Pekerja yang terserap tidak langsung berhenti miskin, namun berproses tidak mungkin langsung berhenti miskin sehingga butuh waktu satu tahun ke depan. “Angka kemiskinan secara proporsional menurun 0.27 persen seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran,” jelasnya. Kemiskinan secara proporsional turun dari 16.73 menjadi 16 46, persen. Penurunan pengangguran inilah yang akan memberi dampak pembangunan yang dinamakan outcome pembangunan. (her)