Daur Ulang Sampah di Dalam Hutan

Mataram (Suara NTB) – Peliknya masalah sampah di NTB masih menjadi beban berat yang tak kunjung teratasi. Pemerintah rupanya masih meraba-raba langkah alternatif yang ingin disusun sebagai solusi. Belakangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB merumuskan program daur ulang sampah di dalam kawasan hutan.

“Tentang pengelolaan sampah ini, kami punya inovasi. Inovasi Dinas LHK itu adalah menciptakan sistem pengelolaan sampah yang partisipatif dan kolaboratif. Di dalamnya, ada program pengolahan (daur ulang) sampah yang tempatnya terletak di dalam kawasan hutan. Ini adalah salah satu tawaran yang kami rancang,” kata Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Madani Mukarom, dalam Diskusi Terbatas di Kantor Suara NTB, Sabtu, 11 Maret 2017.

Iklan

Madani mengaku pihaknya hanya berperan sebagai koordinator dalam hal penanganan sampah. Saat ini, Dinas LHK sedang menyusun rancangan MoU sebagai landasan/ dasar pelaksanaan program yang disusun. MoU ini akan menjadi wadah kesepakatan antara bupati maupun walikota dengan gubernur.

MoU yang sedang disusun, akan mengarah pada masalah pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Dalam hal ini, kawasan hutan ingin dijadikan sebagai lokasi daur ulang sampah. Sampah-sampah organik yang dikumpulkan, dapat dikonversi menjadi pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik, bisa diolah dan disuplai untuk kebutuhan pabrik. Sampah-sampah anorganik bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan produk baru, seperti ember dan beragam jenis perabot rumah tangga lainnya.

“Terkait pengelolaan sampah, kami di Dinas Lingkungan Hidup itu sifatnya hanya menjadi koordinator. MoU bupati/walikota dengan gubernur terkait pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan,” tegasnya.

Menurut Madani, banyak kawasan hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai lokasi pengolahan sampah. Salah satunya yang cukup dekat yakni kawasan lingkar Gunung Sasak di Kabupaten Lombok Barat. Ia berpendapat, kawasan tersebut sangat efektif untuk dijadikan lokasi daur ulang. Selain itu, pihaknya juga merujuk kawasan-kawasan lain untuk dimanfaatkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota. “Jadi, mulai dari Kota Mataram sampai Bima, bisa menggunakan kawasan hutan itu, sebagai tempat pengolahan sampah,” bebernya.

Rumusan solusi penanganan sampah yang akan berlangsung di dalam kawasan hutan ini, disusun berdasarkan Permen LHK No. 50 tahun 2016. Aturan tersebut memberi lampu hijau bagi tiap-tiap daerah untuk memanfaatkan kawasan hutan masing-masing.

Upaya pengelolaan sampah di tempat yang jauh dari permukiman, juga ditujukan sebagai langkah meminimalisir gejolak sosial. Sebab, peliknya masalah sampah yang tidak ditangani dengan baik ini tidak hanya memicu masalah pencemaran lingkungan. Sistem tata kelola sampah yang semrawut juga menyebabkan timbulnya perselisihan antar masyarakat.

 

Jalur Percontohan Kebersihan

Kota Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB dianggap sebagai etalase dan contoh kondisi NTB secara umum. Kota Mataram perlu dibenahi soal kebersihan terutama sampah yang saat ini masih menjadi pekerjaan rumah Pemkot Mataram. Berbagai usaha telah dilakukan Pemkot Mataram untuk menyelesaikan masalah sampah. Hanya saja belum ada terobosan baru yang dianggap dapat mengubah persepsi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan. Salah satunya dengan membuat jalur khusus sebagai jalur percontohan kebersihan yang bebas sampah.

“Saya ingin usulkan dibuatkan jalur dalam kota, jalur percontohan kebersihan. Mungkin bisa gunakan Jalan Langko, atau Jalan Pejanggik atau Jalan Pendidikan. Jalur percontohan dibuatkan berapa kilometer, bisa dipilih dua atau tiga lokasi. Jadi image pemerintah ini serius atasi persoalan sampah,” kata Sekretaris Komisi IV (Bidang Lingkungan Hidup) DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH, dalam diskusi terbatas tersebut.

Ia mengatakan pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kota Mataram harus bersinergi untuk membuat jalur khusus tersebut. Sehingga masing-masing dapat membicarakan tentang anggaran atau dana yang akan digunakan untuk membuat rencana tersebut semakin lancar. Menurutnya pembuatan jalur percontohan ini sangat efektif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Pemprov berkontribusi ke kota dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk keuangan atau peralatan atau bentuk lain. Karena apapun yang dilakukan oleh gubernur terkait parwisata di NTB yang dilihat Mataram dulu. Kalau tertarik dengan Mataram baru mereka tertarik dengan yang lain,” ujarnya.

Ia melihat Pemprov dan Pemkot dapat belajar tentang mengelola sampah dan kebersihan kota dari Jakarta dan Surabaya. Menurutnya pemimpin dari dua kota besar itu sangat konsentrasi dalam mengurus persoalan sampah dan kebersihan. “Tidak perlu belajar ke luar negeri, ke Surabaya atau Jakarta saja sudah cukup. Di sana kebersihan dan sampah menjadi hal utama yang dilakukan oleh pemerintahnya,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga melihat perlu adanya rekrutmen pasukan kebersihan yang sesuai dengan standar. Sehingga kebersihan kota dapat terjamin karena dilakukan oleh petugas yang kompeten. Bukan hanya itu saja, ia juga setuju dan menyarankan agar persoalan sampah dapat ditangani oleh pihak ketiga. Sehingga bisa lebih tertata dan sampah di Kota Mataram bisa teratasi.

“Karena saya lihat kondisi petugas kita hampir sama, tidak ada rekrutmen sumber daya yang terlatih di pasukan kuning kita. Ini kualitas produk pasukan kuning yang kita perlukan tidak ada yang standar. Yang penting mereka jalan dan nyapu,” ujarnya.

Ia berharap di masa mendatang petugas kebersihan merupakan orang terlatih yang dapat membersihkan kota dengan maksimal. Sehingga Kota Mataram sebagai perwajahan NTB dapat dilihat bersih dan nyaman oleh pengunjung. Sebab ia melihat Kota Mataram ini merupakan kota kecil jika dibandingkan dengan Jakarta dan Surabaya. Sehingga semestinya kepala daerah bisa lebih leluasa dan lebih mudah dalam mengatasi persoalan sampah. Terutama sampah yang ada di destinasi wisata pada umumnya. (met/lin)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here