DAU Ditunda Rp 161 Miliar, Dewan Minta Pemprov Tak Panik

Mataram (suarantb.com) – Kalangan DPRD NTB meminta Pemprov tidak panik menanggapi  kebijakan pemerintah pusat menunda penyaluran  Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar  Rp 161 miliar lebih.

Ketua Komisi III Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB, Johan Rosihan, ST  menyatakan saat ini, upaya mencari strategi agar program-program yang ada tetap terealisasi jauh lebih penting.

Iklan

“Menurut saya, ndak usah terlalu panik dengan penundaan ini. Ini kan hanya persoalan cash flow saja,” ujarnya kepada suarantb.com, Kamis, 25 Agustus 2016.

Menurut Johan, kebijakan penundaan transfer DAU tersebut hanya bersifat sementara sehingga Pemprov NTB tidak perlu terlalu kelimpungan. Sembari mencari kemungkinan-kemungkinan lain untuk menutupi defisit anggaran akibat kebijakan tersebut.

Ia juga menyatakan, tanggung jawab menutupi defisit anggaran harus menjadi acuan Pemerintah  dengan tetap berkonsentrasi pada hal-hal yang sudah direncanakan di awal. “Selain itu, (tetap) konsen pada hal-hal yang sudah direncanakan,” ungkapnya.

Johan menyebutkan  beberapa opsi yang  bisa dilakukan pemerintah daerah  menyikapi kebijakan pemerintah pusat tersebut. Diantaranya, meninjau kembali beberapa aset vital milik daerah  yang belum dirasakan kontribusinya. Ia menilai pemerintah daerah selama  ini belum berupaya serius terkait hal tersebut.

Politisi PKS ini mencontohkan seperti aset Pemprov di Lombok Internasional Airport (LIA). “Soal aset di LIA  misalnya, kalau saran untuk menjual masih berat dirasa oleh Pemprov, minta angka kontribusi ke AP (Angkasa Pura),” sarannya.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB ini pun menegaskan, pengambilan keputusan segera terkait aset-aset yang kontribusinya belum dirasakan daerah harus dilakukan. Jangan sampai persoalannya menjadi menggantung  yang nantinya merugikan Pemprov NTB. “Jangan sampai jual ngambang, kontribusi juga tidak dapat,” tandasnya. (ast)