DAU Ditunda, Bukti Pemprov NTB Lamban

Mataram (suarantb.com) – Koordinator Divisi Kampanye dan Organisasi Fitra NTB, Jumaidi menanggapi penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 161 miliar lebih untuk Pemprov NTB. Menurut Fitra, pemangkasan ini kian menguatkan kesan bahwa Pemprov NTB saat ini lamban dalam mengeksekusi anggaran.

Menurut Jumaidi, untuk menyiasati pemangkasan itu, pemerintah daerah perlu mengatasinya dengan melakukan pemotongan pada tunjangan kepala daerah dan pegawai. Rencana untuk memangkas proyek fisik dinilai perlu ditinjau ulang.

Iklan

“Gubernur harus memimpin efisiensi anggaran dengan memotong tunjangan-tunjangan untuk pemerintah. Baik itu kepala daerah dan jajarannya,” ujarnya Jum’at,  26 Agustus 2016.

Jumaidi juga mengatakan dipangkasnya anggaran DAU NTB sebagai bentuk sanksi bagi pemerintah karena terbukti lamban membelanjakan anggaran daerah. “Kita semua, masyarakat menilai Rp 161  miliar dipangkas karena pemerintah tidak mampu membelanjakan anggaran, intinya pemerintah itu lelet,” tegasnya.

Jumaidi mengatakan pemerintah daerah jangan menyalahkan  pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus instrokpeksi diri apa yang salah selama ini dilakukan. Ia juga mengatakan imbas dari penundaan DAU  tersebut jangan sampai berpengaruh pada belanja publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kita harus memihak ke masyarakat, jangan melakukan pemangkasan terhadap belanja publik. Seharusnya itu untuk tunjangan dan gaji pemerintah,” ujarnya. (ism)

  DAU Ditunda Rp 161 Miliar, Dewan Minta Pemprov Tak Panik