Datangi Kantor Bupati, Pekerja PDAM Tuntut Pembayaran Gaji

Pegawai dan karyawan PDAM Bima menyampaikan tuntutan pembayaran gaji yang belum dibayar selama 27 bulan, di kantor Bupati Bima, Selasa, 23 Februari 2021.(Suara NTB/Uki)

Bima (Suara NTB) – Usai menggelar rapat internal pada Senin, 22 Februari 2021 dan mengancam mogok kerja karena gaji belum dibayar selama dua tahun. Ratusan pegawai dan karyawan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bima mendatangi Kantor Bupati, Selasa, 23 Februari 2021.

Kedatangan mereka yang menuntut kejelasan serta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima terkait pembayaran gaji itu untuk menemui Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga saat ini menjabat Plh. Bupati Bima, Drs. H. Taufik HAK. M.Si.
Sayangnya Sekda tidak berada di kantor karena ada tugas diluar. Ratusan pegawai dan karyawan PDAM Bima hanya ditemui oleh Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Bima, Hariman SE, M.Si.

Iklan

Pada kesempatan itu, perwakilan Pegawai dan Karyawan PDAM Bima, Ahsan, menyampaikan hanya dua tuntutan. Pertama mengenai kejelasan pembayaran gaji yang belum dibayarkan selama 27 bulan.
“Tuntutan kedua kami meminta Pemkab Bima memberikan penyertaan modal yang layak agar PDAM Bima bisa maju dan karyawan serta pegawainya sejahtera,” katanya.

Berkaitan dengan gaji lanjut Ahsan juga Kepala PDAM Cabang Bolo ini mengatakan, karyawan dan pegawai PDAM Bima sudah bekerja dan sekarang ingin menuntut hak kepada Pemkab Bima selaku pemilik PDAM Bima.
“Sudah 27 bulan kami tak terima gaji. Padahal kami sudah berbuat dan bekerja, keluarga kami lapar,” katanya.

Pegawai PDAM Bima lainnya berharap ada kepastian dari Pemkab Bima terkait pembayaran gaji serta memperhatikan nasib PDAM Bima kedepannya. Pasalnya saat ini listrik menggunakan prabayar. Jika tak ada listrik, distribusi air ke pelanggan dipastikan macet.
“Harapan kami, Pemkab Bima bisa ada kepastian kapan gaji kami dibayarkan dan PDAM bisa sehat agar tetap melayani kebutuhan air masyarakat,” harapnya.

Menanggapi hal itu, Hariman mengaku pihaknya tidak tinggal diam dan akan terus berupaya untuk menyehatkan PDAM Bima. Salahsatu yang dilakukan saat ini yakni mengajukan Raperda perubahan status PDAM Bima menjadi Perseroda ke DPRD Kabupaten Bima.
“Raperda satu bulan kita ajukan. Kami masih menunggu pengesahan dan saat ini masih dibahas. Setelah disahkan dengan sendirinya penyertaan modal akan direalisasikan,” ujarnya.

Sementara terkait gaji yang belum dibayarkan lanjutnya itu merupakan hak pegawai dan karyawan. Hanya saja harus dipahami kondisi PDAM Bima masih dalam keadaan sakit. Saat ini Pemkab Bima tengah berupaya agar PDAM bisa sehat dan maju.
“Terutama berkaitan dengan kesejahteraan Pegawai dan karyawan. Dan tuntuntan ini akan saya sampaikan ke atasan saya (Sekda.red),” ujarnya.
Setelah mendengar tanggapan Kabag Ekonomi, ratusan karyawan dan pegawai PDAM Bima meluapkan kekecewaan sembari membubarkan diri dan meninggalkan kantor Bupati Bima.

Penerimaan Minim

Perwakilan Pegawai dan Karyawan PDAM Bima, Ahsan mengatakan penyebab tidak dibayarkan gaji karyawan dan pegawai PDAM Bima selama ini ditenggarai biaya operasional yang sangat tinggi.
Menurut dia, biaya operasional yang tinggi seperti tagihan pembayaran listrik prabayar setiap bulan, biaya perbaikan kebocoran pipa, serta operasional lainnya tidak sebanding dengan biaya penerimaan. “Biaya operasional cukup tinggi, tidak sebanding dengan penerimaan yang sangat mimim,” katanya.
Ahsan yang merupakan Kepala PDAM Cabang Bolo ini menyebutkan tercatat ada sebanyak 123 jumlah karyawan dan pegawai PDAM Bima yang belum dibayarkan gajinya selama 27 bulan oleh Pemkab Bima. “Gaji yang terendah sebanyak 1,5 juta perbulan sedangkan tertinggi Rp5 juta,” ujarnya.

Sementara jumlah pelanggan ada 4.000 dengan membayar iuran Rp48 ribu perbulan. Hanya saja hasil penerimaan tersebut habis dipakai untuk biaya operasional. “Salahsatu yang mahal biaya operasional yakni membayar tagihan listrik perbulan,” katanya.

Ahsan menambahkan, di wilayah Kecamatan Bolo saja, pendapatan PDAM perbulan berkisar sebanyak Rp18 juta, namun penerimaannya Rp16 juta per bulan. “Dari jumlah penerimaan Rp16 juta, Rp14 juta diantaranya untuk tagihan listrik dan belum lagi operasional lainnya,” pungkasnya. (uki)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional