Datangi Gedung Dewan, Forum Honorer Lotim Tegaskan PNS Harga Mati

DATANGI - FHK2 Lotim bersama BKPSDM mendatangi DPRD Lotim, Senin,  22 Oktober  2018. (Suara NTB/yon)

Selong (Suara NTB) – Forum Honorer Kategori dua (K2), Senin,  22 Oktober 2018 mendatangi gedung DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kedatangan ratusan eks K2 ini meminta supaya kalangan legislatif dan eksekutif memperjuangkan nasib dari honorer K2 yang sudah mengabdi cukup lama. Terlebih dalam rekrutmen CPNS tahun, usia pelamar dibatasi maksimal 35 tahun.

Ketua FHK2 Lotim, Arjuna mengatakan jumlah K2 Kabupaten Lotim yang tidak lulus pada tahun 2013 sebanyak 1.134 orang. Jumlah ini terbagi dalam jenis tugas, di antaranya untuk guru SD sebanyak 559 orang, guru SMP 106 orang, guru SMK 17 orang dan guru SMA sebanyak 28 orang serta guru TK 3 orang. Selanjutnya, untuk administrasi kesehatan sebanyak 2 orang, perawat 2 orang dan sanitarian 5 orang serta tekhnis administrasi sebanyak 412 orang.

Iklan

Dari jumlah itu, hanya hanya 162 orang yang usia 35 tahun ke bawah atau yang memenuhi kriteria dan sudah menyandang status S1 sebelum tahun 2013. Sedangkan dari jumlah itu, yang sudah dapat dicetak  salinan pendaftarannya sebanyak 58 orang. Sementara kuota untuk Lotim sebanyak 79 orang dalam rekrutmen CPNS 2018 ini.

Terkait kondisi yang demikian, lanjut dia, para tenaga honorer eks K2 ini mengaku lelah dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya, tenaga honorer harus menjadi prioritas dalam rekrutmen CPNS tahun ini tanpa adanya pembatasan usia dan persyaratan lainnya. Dalam hal ini, pemerintah harus mengangkat langsung eks K2, karena sebelumnya sudah mengikuti tes disertai dengan pengabdian yang dilakukannya sudah cukup lama. “Seharusnya jangan ada pembatasan. Eks K2 harus menjadi prioritas dan diangkat langsung menjadi PNS. Bagi kami, PNS itu harga mati,”ujarnya.

Di samping itu, fakta di lapangan ketika perwakilan K2 berangkat ke Jakarta untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi keluhan eks K2, namun tak pernah mendapatkan angin segar dari pemerintah. Sementara untuk biaya pemberangkatan pun, eks K2 ini harus urunan di tengah honor yang didapatkan per bulan cukup minim. Dengan cara urunan ini, ia menilai jika persoalan itu sangat berat dan bisa menimbulkan fitnah antarsesama K2. Maka dari itu, katanya, apabila perwakilan eks K2 dibawa lagi untuk mengkomunikasi persoalan itu ke pemerintah pusat, ia berharap kepada DPRD Lotim supaya memberikan fasilitas agar eks K2 ini tidak terbebani.

Sementara, anggota Komisi II DPRD Lotim, H. Suminggah, juga sangat menyayangkan adanya pembatasan usia dalam rekrutmen CPNS tahun ini, sehingga banyak eks K2 yang tidak bisa mendaftar dan bersaing. Kondisi itu sangat bertolakang dengan harapan eks K2 supaya ia diangkat menjadi PNS tanpa tes. Dari informasi yang didapatkannya, tenaga honorer dari eks K2 ini nantinya akan dilakukan tes khusus di P3K. Akan tetapi dalam P3K ini, yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Namun hak lainnya berupa kenaikan pangkat maupun golongan tetap sama.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, meminta supaya dilakukan evaluasi terhadap semua SK bupati. Dari laporan yang diterimanya, banyak honorer yang baru mengabdi dapat menjadi CPNS. Sehingga persoalan ini sangat penting untuk ditelusuri supaya eks K2 yang cukup jelas lama mengabdinya tidak terabaikan.

Kepala Bidang Data dan Formasi pada BKPSDM Lotim, M. Bahrain, mengatakan jumlah pelamar CPNS tahun ini sebanyak, 6.857 pelamar. Jumlah itu sangat sedikit di atas prediksi jumlah pelamar sebanyak 12 ribu lebih. Menurutnya, kondisi itu dikarenakan terkendala tekhnis salah satunya kesulitan masuk ke SSCN.  Dari jumlah itu, semuanya sudah berhasil diverifikasi jumlah memenuhi syarat dan akan diumumkan pada tanggal 24 Oktober 2018. “Proses rekrutmen CPNS dilakukan secara transpraran dan tidak bisa direkayasa,” tegasnya.

Terkait apa yang menjadi keluhan eks K2 ini, kata Bahrain, BKPSDM sudah melayangkan surat dan beberapa rakor supaya K2 langsung diangkat tanpa melalui tes. Namun kerap terjadi keributan. Pasalnya, semua daerah meminta hal yang sama supaya eks K2 ini harus menjadi prioritas untuk diangkat menjadi PNS. (yon)