Data Tak Valid, 19.331 Warga Miskin di Lobar Tak Terima Rastra

Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak 19.331 warga miskin di Lombok Barat (Lobar) belum mendapatkan bantuan beras sejahtera (rastra). Padahal, mereka termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk memasukkan warga ini pihak Dinas Sosial (Disos) pun melakukan pendataan terhadap 66 ribu lebih penerima rastra.

‘’Pihak Disos akan mengecek lagi penerima rastra ini apakah miskin atau sudah mampu, sehingga warga yang mampu ini bakal diganti oleh warga yang belum masuk penerima rastra,’’ ungkap Kepala Disos Lobar Hj. Made Ambaryati, Rabu, 2 Mei 2018.

Iklan

Mengacu data, jelas Ambar, penerima rastra di Lobar mencapai 66.996 orang dan penerima PKH sebanyak 40.228 orang. Namun dari penerima PKH ini hanya 20.897 orang yang memperoleh rastra sisanya 19331 warga belum menerima rastra. Warga miskin yang memperoleh PKH, jelasnya, seharusnya menerima bansos rastra, penerima bansos rastra juga harus memperoleh bantuan Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI). Sementara faktanya, dari data penerima PKH baru 20 ribu lebih mendapatkan bantuan rastra. “Warga miskin memperoleh PKH yang baru masuk sebagai penerima rastra baru 20 ribu lebih setelah kami cocokkan data, sisanya belum,” jelas Ambar.

Diakuinya, mengacu data tersebut kemungkinan besar dari penerima rastra 66 ribu lebih terdapat warga yang tidak berhak menerima, namun diberikan. Jika dikurangi penerima PKH yang mendaptkan rastra sebesar 20 ribu lebih, maka terdapat sekitar 46 ribu lebih penerima rastra perlu dilacak validasinya apakah benar-benar miskin atau tidak.

Untuk melacak warga miskin ini pihaknya bersama pendamping dan operator PKH ke lapangan. Pihaknya bersama jajaran, para operator akan duduk bersama pendamping PKH untuk membahas hal ini. Sebab pihaknya ditantang oleh kementerian agar penyaluran rastra non tunai dimulai Juli ini, sehingga penerima bantuan PKH ini harus semua masuk sebagai penerima rastra. Jika warga penerima PKH tidak memperoleh rastra, namun tidak terdaftar di Basis Data Terpadu (BDT), maka tentu bantuan diarahkan ke data rastra tersebut. Kalau ditemukan warga penerima rastra tidak berhak lagi maka akan dikeluarkan dari data penerima berdasarkan musyawarah masyarakat.

Persoalan lain, semua penerima bantuan ini PKH dan rastra juga harus menerima JKN KIS. Sejumlah persoalan ini, jelasnya, cukup pelik dihadapi pihaknya. Sebab diakuinya meningkatnya kedalaman kemiskinan ini berdasarkan data BPS, kemungkinan berasal dari warga miskin yang belum dapat rastra. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here