Data Pengungsi Pondok Perasi Simpang Siur

0
Lalu Martawang (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram akan memvalidasi kembali jumlah warga pengungsi Pondok Perasi yang telah tinggal di tenda maupun yang  menolak direlokasi. Saat ini, data warga ditemukan simpang siur. Perbedaan data akan berpengaruh terhadap intervensi yang akan diambil pemerintah.

Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Martawang mengakui, ada ketidaksesuaian data sebelumnya yang dilaporkan oleh camat dan lurah dengan data terbaru yang dikirimkan oleh anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Nyayu Ernawati.

IKLAN

Sebelum direlokasi terdapat 83 kepala keluarga (KK) dengan 273 jiwa. Sebanyak 52 KK atau 181 jiwa telah tinggal di lokasi pengungsian. Data ini sesuai yang diberikan oleh tim sembilan yang dibentuk oleh masyarakat.

Akan tetapi, laporan dari anggota dewan diklaim 60 KK masih bertahan di lokasi eksekusi dan tidak mau menempati tenda – tenda yang disediakan oleh pemerintah. “Artinya, 31 KK saja yang belum direlokasi,” kata Martawang ditemui di ruang kerjanya, Jumat, 10 Januari 2020.

Simpang siur atau perbedaan data tersebut diminta camat dan lurah mensinkronkan kembali. Sebab, data ini akan menentukan intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tentunya intervensi ini disesuaikan dengan realitas di lapangan. Seperti, menyuplai bantuan seperti beras, mie instan dan lainnya.

Martawang mengatakan, intervensi diprioritaskan adalah bagi warga manula, ibu hamil dan anak – anak. Warga seperti ini rentan terserang penyakit di tengah perubahan cuaca saat ini. “Siswa yang sekolah tidak pakai seragam atau pakai sandal. Kita sudah memberikan kebijakan agar sekolah memaklumi kondisi itu,”tandasnya.

Warga yang bertahan di reruntuhan bangunan miliknya tetap disiapkan tenda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah diminta menambah tenda pengungsian. Tenda ini mengantisipasi manakala ada warga yang mau menempati atau masuk ke lokasi pengungsian.

Martawang yang juga Asisten I menambahkan, Dikes juga diminta rutin memantau kesehatan masyarakat. Secara berkala diharapkan mengecek kesehatan pengungsi. “Kita juga sudah minta supaya petugas kesehatan memantau kesehatan warga,”demikian kata dia. (cem)