Data Penerima Tak Tepat Sasaran, Para Kades Ancam Demo Bulog

Giri Menang (Suara NTB) – Beras sejahtera (rastra) menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat, lantaran kualitasnya yang jelek tak layak dimakan, sehingga banyak yang menolak dan mengembalikan. Bahkan warga menggunakan rastra itu sebagai makanan ayam, lantaran tak layak dikonsumsi. Selain itu data penerima rastra yang dikeluarkan pemerintah pusat tak akurat, sehingga tak tepat sasaran.

Kondisi ini pun disikapi para kades di Lobar, khususnya pada kades di bawah Forum Kepala Desa Kediri-Labuapi (Fekel), Selasa, 23 Mei 2017. Mereka meminta Bulog dan instansi terkait bertanggung jawab. Jika tak ada perbaikan, maka para kades mengancam akan melakukan aksi ke pihak Bulog.

Iklan

Kepala Desa Merembu, Muhazab, mengaku, pihaknya pernah menolak rastra untuk jatah bulan ini lantaran kualitasnya yang buruk. Pihaknya mengembalikan ke Bulog untuk meminta agar diganti.

Menurutnya, pendistribusian rastra di wilayahnya disiasati untuk jatah dua bulan akibat kemoloran pembagian jatah bulan Januari-Februari. Diakui, data penerima rastra di wilayahnya kali ini mencapai 580 lebih. Sementara KK yang seharusnya layak menerima rastra mengacu data akurat hampir 2000 KK.

Akibat data yang tak akurat ini, banyak KK miskin tak memperoleh rastra. Pihaknya pun  melakukan seleksi kembali, jika keluarga memadai atau mampu maka tak diberikan. Kaitan dengan data ini, pihaknya perlu melakukan koordinasi dengan BPS terkait kriteria warga yang harus menerima. Seperti ada dua warganya, dulunya kondisinya miskin dan saat ini mampu, namun tetap ada namanya. Sebaliknya, ada orang tua jompo justru tak dimasukkan data penerima.

Hal senada disampaikan, Kades Ombe Baru, Prasino Ilman. Menurutnya, warganya juga mengeluhkan kualita rastra yang jelek. “Bahkan raskin dijadikan makanan ayam, karena tak layak konsumsi,” jelasnya. Bahkan ada warga yang menjual rastra untuk membuat kerupuk.

Begitu juga Kades Bagek Polak Amir Amraen Putra, mengaku kesulitan membagi rastra, karena isi satu karung berlebih hingga 50 kilogram, padahal biasanya 15 kilogram. Hal ini, jelasnya, menimbulkan persoalan, karena pihak desa kesulitan membagi ke masyarakat. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here