Data Penerima Jadup KLU 233.541 Jiwa

Data Penerima Jadup KLU sebanyak 233.541 Jiwa (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – Dinas Sosial PPPA Kabupaten Lombok Utara (KLU) telah merampungkan data calon penerima bansos jaminan hidup (Jadup) untuk korban bencana dari Kementerian Sosial. Tercatat jumlah calon penerima yang diusulkan sebanyak 74.374 KK atau sekitar 233.541 jiwa. Data itu sendiri sudah dikirim oleh Dinsos PPPA pada Rabu, 26 Desember 2018.

Kepala Dinsos PPPA KLU, Hadari, SP., kepada wartawan Kamis (27/12) mengatakan data calon penerima Jadup telah selesai dicetak dalam bentuk hardcopy. Bundelan data ini kemudian akan diangkut ke Jakarta untuk diajukan ke Kemensos RI.

Iklan

“Data Jadup ini baru selesai, bayangkan sebanyak ini yang harus kita cetak. Dan ini sifatnya susulan, karena data softcopynya sudah kita kirimkan pada tanggal 13 Desember lalu,” ujar Hadari.

Diakuinya, banyak kesan bahkan penilaian miring yang menyebut Dinsos relatif lelet dalam menghimpun data. Namun ia mempertegas, bahwa pihaknya sudah bekerja keras sejak Jadup digaungkan oleh pemerintah. Pihaknya tidak langsung menginput data, seiring keluarnya surat – surat kementerian pusat yang mengatur Jadup.

Tidak hanya itu, kesan bahwa data dihimpun terlambat tidak lepas dari banyaknya korban terdampak gempa. Seluruh warga di 5 kecamatan di KLU terdampak, sehingga harus didata secara valid. Berbeda dengan Lobar dan Lotim dengan dampak lebih sedikit, sehingga mereka bisa lebih cepat bekerja dan mengusulkan data.

Hadari merinci, data calon penerima Jadup di 5 kecamatan di KLU terdiri dari, sebanyak 18.256 kepala keluarga (KK) atau sekitar 53.370 jiwa di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan dengan 13.350 KK atau sejumlah 44.565 jiwa, Kecamatan Gangga sebanyak 14.163 KK atau 45.945 jiwa. Selanjutnya di Kecamatan Tanjung berjumlah 16.954 KK atau sekitar 51.553 jiwa, serta di kecamatan Pemenang dengan jumlah calon penerima sebanyak 11.651 KK atau sekitar 38.108 jiwa.

Alhamdulilah ini berkat kegigihan teman-teman di Dinas. Saat menghimpun data kita tidak bekerja sendiri, tapi melibatkan Kadus, Kades hingga Camat,” jelasnya.

Dikatakannya, data calon penerima Jadup yang dihimpun  telah sesuain permintaan Kementerian. Data mencakup nama, alamat dan lain sebagainya yang berkenaan dengan data diri warga.

Bansos Jadup ini sendiri akan dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui APBN 2019. Sesuai ketentuan, setiap korban bencana akan memperoleh Rp 10 ribu per hari selama 3 bulan.

“Yang paling penting data calon penerimanya masuk di Kementerian sosial dan BNPB, maka dari itu data yang akan dikirim itu dua rangkap,” imbuhnya.

Usai data ini masuk ke dua lembaga itu, maka lembaga tadi berkoordinasi dengan Kementrian Keuangan untuk menyiapkan dana melaui APBN.

“Data yang kita ajukan itu tidak selesai begitu saja, tapi nanti Kementrian akan turun lagi verifikasi. Bappeda KLU juga kita berikan data ini, tujuannya apakah nanti ada sharing anggaran dari APBD untuk warga,” tandasnya. (ari)