Data Penerima BPJS Loteng Diduga Banyak Bermasalah

Rapat pembahasan data penerima program BPJS daerah oleh TKPD Loteng. (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menemukan sejumlah kejanggalan terhadap data penerima program BPJS daerah selama tahun 2021 ini. Dari total 55.449 jiwa penerima BPJS daerah yang dilaporkan BPJS Loteng hingga bulan Juni lalu, banyak data penerima yang diduga tidak valid. Sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Atas temuan tersebut, TKPKD Loteng merekomendasikan Pemkab Loteng untuk meninjau kembali kerjasama dengan pihak BPJS. “Kita menemukan penerima BPJS daerah yang dilaporkan BPJS Loteng melalui Dinas Sosial banyak yang amburadul dan tidak valid. Sehingga kita rekomendasi Pemkab Loteng mengakaji ulang kerjasama dengan BPJS,” terang Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) TKPKD Loteng, Saeful Muslim, Senin, 23 Agustus 2021.

Iklan

Agus Heriyanto, anggota Pokja TKPKD Loteng menambahkan total penerima BPJS daerah sampai Juni lalu sebanyak 50.449 jiwa. Setelah dilakukan pengecekan dan validasi, ditemukan beberapa persoalan data. Misalnya, alamat penerima BPJS daerah yang ternyata orang luar atau bukan orang Loteng. Seperti dari Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar) bahkan ada yang berasal dari Pulau Jawa hingga Sumatera.

“Jumlahnya sekitar 37 orang,” sebut Agus. Kemudian ada juga penerima BPJS daerah yang alamatnya tidak valid. Termasuk data yang meninggal jumlahnya juga diragukan validitasnya. Ironisnya, data dari BPJS Loteng yang diserahkan tidak lengkap, tanpa ada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Akibatnya, pihaknya kesulitan melakukan pelacakan terhadap para penerima program BPJS daerah tersebut. “Apakah mungkin pihak BPJS yang mengaja memberikan data yang kurang valid ataukah memang ada kekeliruan data penerima program BPJS daerah,” tambahnya.

Saeful menambahkan, amburadulnya data penerima bantuan BPJS daerah bisa menyulitkan pemerintah daerah. Bahkan berpotensi menimbulkan kerugian negara, akibat data penerima bantuan yang tidak valid. Belum lagi data kepersertaan BPJS sharing dengan provinsi yang tahun ini berjumlah sekitar 21 ribuan, ini juga bisa berpotensi menjadi persoalan.

Tahun 2021, Pemkab Loteng sendiri mengalokasinya anggaran bantuan BPJS daerah sebesar Rp30 miliar dengan target sasaran 50.500 penerima. Dengan jumlah penerima program sebanyak 50.449 penerima yang dilaporkan hingga bulan Juni kemarin, artinya kuota bantuan BPJS daerah tahun ini sudah penuh.

“BPJS daerah diperuntukkan untuk masyarakat miskin Loteng. Dengan syarat, penerima harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementeriasn Sosial. Jika tidak harus membuat surat keterangan miskin dari desa, fotokopi  KTP dan KK, foto rumah, foto kondisi yang bersangkutan,” pungkas Saeful.

Kepala BPJS Loteng, I.P Gatot Wirawan, yang dikonfirmasi terpisah belum berkomentar terkait persoalan tersebut. Ia mengaku masih akan berkoordinasi dengan pimpinan soal dugaan temuan kekeliruan data penerima program BPJS daerah oleh TKPD Loteng tersebut. “Saya konsultasikan ke kantor cabang (BPJS cabang Selong) dulu,” jawabnya singkat. (kir)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional