Data Penerima Bantuan Amburadul, Pemda Lobar Diminta Bentuk Pelayanan Terpadu

Korban gempa di Lobar menerima buku rekening bantuan dari pemerintah.  Namun, mereka mengeluhkan karena banyak kekeliruan data. (Suara NTB /her)

Giri Menang (Suara NTB) – Gelombang protes dari warga yang belum menerima buku tabungan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah terjadi hampir di seluruh daerah di Lombok Barat (Lobar). Selain itu, warga mengeluh lantaran data penerima bantuan yang amburadul, pasalnya data nama warga penerima bantuan banyak yang  tertukar masuk desa lain.

Kepala Desa Taman Sari Kecamatan Gunungsari Ichsan, mengaku, banyak sekali warganya yang datang mempertanyakan bantuan rumah. Bahkan ia mengaku kewalahan menerima warga yang berdatangan ke kantor desa. “Banyak warga kami yang mempertanyakan kepastian mereka dapat bantuan ini. Ini yang kami hadapi,” ungkapnya, Kamis,  31 Januari 2019.

Iklan

Ia menyebutkan, 2.565 KK warganya terdampak gempa baru keluar buku tabungan sekitar 50 persen sedangkan setengahnya lagi belum. Dari sekian banyak warga yang belum dapat buku tabungan ini banyak yang belum masuk data penerima bantuan, sehingga melakukan aksi protes.  Bahkan ada warga ingin melakukan aksi demo,  namun bisa ditahannya.

Selain persoalan banyak warga belum terdata, ia juga mengeluhkan data penerima bantuan di daerahnya ini banyak yang keliru, tak sesuai dengan usulan. Ia mencontoh kan ada 15 warganya masuk Desa Kuripan Kecamatan Kuripan.  Ia sendiri heran kenapa warga yang diusulkan melalui desa setempat justru terdata di Desa Kuripan. Selain itu ada kekeliruan data, warga desa lain justru masuk sebagai orang penerima bantuan di desanya.  Ia menyebut ada sekitar 14 warga Dusun Batu Kemalik Desa Bukit Tinggi yang masuk dalam daftar penerima bantuan di desanya. Padahal warga ini, jelas dia, tidak pernah terdata dan diusulkan pihak desa.

Untuk mempercepat dan mempermudah penanganan masalah ini agar tidak terjadi gejolak di bawah, pihaknya berharap agar pemda sigap memberikan kepastian soal bantuan tersebut.  Pemda harapnya perlu membentuk pelayanan terpadu di masing-masing kecamatan agar proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa lebih cepat. Sebab selama ini, jelas dia,  jika ada kekeliruan dan kekurangan data desa langsung koordinasi dengan tim fasilitator.

Prosesnya pun dilanjutkan ke Dinas Perkim dan BPBD yang lokasi kantornya ada di Gerung.  “kadang kami langsung urus ke dinas terkait,  ini kan memakan waktu dan prosesnya agat panjang,” jelas dia. Pelayanan terpadu ini, jelas dia,  para pihak terkait baik itu Pemda dan bank dan fasilitator bisa ditempatkan di satu tempat di kantor camat, sehingga pihak desa bisa langsung mengurus ke kantor camat.

Sementara itu Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Lobar L. Ratnawi mengatakan terkait masalah data penerima bantuan yang keliru masuk ke desa lain nantinya pihak BRI akan memperbaiki alamat dan dipastikan mereka mendapat bantuan.  “Iya banyak yang begitu karena diproses inputnya  ribuan data kami input jadi dikit khilaf mohon dimaklumi, ” jelas dia.

Untuk mengubah alamat tinggal nanti fasilitator membuat berita acara sebagai dasar pihaknya mengubah dan merevisi dari alamat asal.  Terkait perlunya pelayanan terpadu untuk mempermudah warga,  menurutnya pelayanan sudah ada di masing-masing desa, sehingga kalau ada masalah bisa langsung lapor ke kades selanjutnya kades yang melapor ke Pemda. “Dan kami langsung  proses sehari, ” ujarnya.  (her)