Data NPD, Anggaran Pendidikan NTB Kurang dari 20 Persen

Mataram (Suara NTB) –  Neraca Pendidikan Daerah (NPD) NTB tahun 2016 menunjukkan anggaran pendidikan di NTB yang berasal dari APBD kurang dari 20 persen. Pada NPD yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu, memperlihatkan anggaran pendidikan hanya 3,1 persen dari total APBD. Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB membantah anggaran pendidikan di NTB kurang dari 20 persen, justru anggaran pendidikan di NTB lebih dari 23 persen.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Dikbud) NTB, Drs. H. Muh. Suruji mengatakan, total anggaran pendidikan di atas 23 persen, anggaran itu termasuk juga anggaran pendidikan yang dberikan kepada swasta dan lainya. “Kita justru angkanya di atas 23 persen, bayangkan, termasuk pendidikan yang diberikan kepada swasta dan segala macam,” katanya.

Iklan

Menurutnya, kemungkinan yang dihitung oleh NPD itu merupakan belanja langsung yang hanya Rp140 miliar. Jika seluruh anggaran yang dihitung anggaran pendidikan di NTB mencapai Rp 1,2 triliun. “Mungkin yang dihitung adalah belanja langsung,” katanya.

Pada NPD itu ditunjukkan perbandingan anggaran pendidikan di NTB pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2015, NPD menunjukkan anggaran pendidikan di NTB sebesar 2,0 persen. Terjadi kenaikan di tahun 2016 menjadi 3,1 persen. Nilai anggaran pendidikan yang tercantum di NPD tidak termasuk transfer daerah.

Suruji menegaskan, total anggaran pendidikan di NTB yang mencapai Rp1,2 triliun itu total yang ada di DPA. Peruntukkannya untuk dana sertifikasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, dari hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan anggaran pendidikan di NTB sudah memenuhi syarat, karena melebihi 20 persen.

“BPK di hasil audit mereka mengatakan sudah memenuhi syarat karena melebihi 20 persen,” tegasnya.

NPD sendiri merupakan program Kemendikbud untuk  memberikan gambaran mutakhir  tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu provinsi. NPD dapat dimanfaatkan  oleh para  pengambil keputusan  dan pemangku kepentingan  pendidikan,  khususnya di daerah  sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. (ron)