Dari Ruangan Hingga Lapangan, Disdag Provinsi NTB Gencar Sosialisasi DBHCHT

Sosialisasi cukai tembakau di pasar tradisional Lombok Tengah. Foto : ist

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB menjadi instansi strategis dalam upaya menekan peredaran rokok illegal, edukasi masyarakat dan berbagi peran dalam peningkatan nilai cukai tembakau.

Upaya persuasif ditempuh dengan sosialisasi melalui Focus Group Discussion (FGD) maupun turun lapangan ke pasar pasar tradisional.

Iklan

Sebagaimana FGD Cukai Rokok bertajuk “Sinergitas Pemerintah Daerah dan Stakeholder dalam upaya meminimalisir peredaran cukai rokok/tembakau ilegal di Provinsi NTB” belum lama ini.

Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi, Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Alfan Yahya, SH menyebut, bahwa FGD mendiskusikan terkait bagaimana meminimalisir peredaran rokok illegal yang beredar di NTB, dengan melakukan koordinasi bersama instansi terkait yaitu POL PP, Bappenda, kantor Cabang Bea dan Cukai Mataram dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) di Wilayah NTB.

FGD terkait DBHCHT bersama instansi terkait. Foto : ist

Ia juga menutip penjelasan Kepala Cabang Bea dan Cukai Mataram menyampaikan pemanfaatan DBHCT berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 diprioritaskan pada:

Peningkatan Kualitas Bahan Baku
Pembinaan Industri
Pembinaan Lingkungan Sosial
Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pemberantasan barang kena cukai illegal
Dengan ketentuan 50 persen untuk kesejahteraan rakyat, 25 persen untuk Pengegakan Hukum, dan 25 persen untuk kesehatan.

Juga diungkapkan bahwa peredaran rokok illegal di Lombok sangat sedikit dan kemungkinan daerah Lombok hanya dijadikan daerah transit.

Dinas Perdagangan Provinsi NTB melalui Bidang PTN yang dikoordinir langsung oleh Kepala Bidang OTN, Ir. Haryono bersama tim pemantauan dan penertiban peredaran Cukai Rokok Ilegal tahun 2021 Provinsi NTB, mengikuti kegiatan mensosialisasikan cukai rokok kepada masyarakat.

Sasaran khususnya kepada pelaku usaha di Pasar Jelojok dan Pasar Renteng Kabupaten Lombok Tengah belum lama ini.

Tim Terpadu dipimpin oleh Kepala Bappenda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si bersama Pejabat Bappenda Provinsi NTB, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Mataram, Pejabat Perwakilan dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Biro Hukum Setda Provinsi NTB, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB.

Tema kegiatan tersebut adalah “Gempur Rokok Ilegal”, diselenggarakan dengan maksud memberikan arahan atau bimbingan kepada pedagang terkait peredaran barang kena cukai berupa hasil olahan tembakau.

Adapun fungsi Pajak Rokok bagi pemerintah, antara lain:

Mendukung Jaminan Kesehatan Nasional ( BPJS )
Memperbaiki dan menambah fasilitas kesehatan masyarakat
Penguatan Penegakan Hukum
Khusus di Provinsi NTB untuk mendukung Pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau ( KIHT ) Lombok Tahun 2021 yang berlokasi di Desa Paok Motong- Kec. Masbagik-Kabupaten Lombok Timur.
Program pemberdayaan masyarakat dan program lainnya melalui alokasi dana DBHCHT
Hasil kegiatan ini diharapkan dapat tercapai sesuai maksud dan tujuannya dan tidak ditemukan pedagang yang menjual rokok atau tembakau kemasan yang ilegal di kedua lokasi kegiatan. (Tim)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional