Dari NTB untuk Indonesia

Pemprov NTB melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) menggelar seminar nasional dengan tema “Revolusi Pangan Berbasis Sumber Daya Daratan dan Lautan”. BKP NTB optimis dan bertekad atas dukungan semua pihak, revolusi pangan nasional (Indonesia) akan dimulai dari Bumi Gora (NTB).

“KAMI sangat optimis sekali dan bertekad bahwa revolusi pangan ini,  atas dukungan semua pihak terutama dari perguruan tinggi, revolusi pangan nasional dimulai dari NTB,” ujar Kepala BKP NTB, Hj. Hartina, MM saat pembukaan  acara seminar nasional “Revolusi Pangan Berbasis Sumber Daya Daratan dan Lautan” di Hotel Aston Inn Mataram, Senin, 5 Desember 2016 siang kemarin.

Acara tersebut dibuka Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D mewakili Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Seminar dibagi dalam dua sesi diskusi dan pemaparan dari para narasumber yang berkompeten. Pada sesi pertama dengan topik Revolusi Pangan Berbasis Sumber Daya Daratan dan Lautan. Menghadirkan narasumber, Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP  Kementerian Pertanian RI, Ir. Sri Sulihanti, M.Sc dengan  materi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Kemandirian Pangan.

Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI, Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev dengan materi Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluh dan Sumber Daya Pertanian Menuju Kemandirian Pangan dan Anggota DPR RI, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc dengan materi Tinjauan Kemandirian Pangan dari Aspek Ekonomi industri. Pada sesi pertama, diskusi dipandu oleh Penanggung Jawab Harian Suara NTB, H. Agus Talino.

Sedangkan pada sesi kedua dengan topik “Revolusi Pangan Menuju Kemandirian Pangan Berkelanjutan dan Berkeadilan di Provinsi NTB”. Menghadirkan beberapa pembicara yakni Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. Ahmad Makchul, M.Si dengan materi Sistem Konektivitas dan Infrastruktur Daerah Mendukung Kemandirian Pangan di NTB. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin dengan materi Revolusi Pangan : Success Story program Pijar di Kabupaten Dompu.

Ketua KRRB Unram, Ir. Dahlanuddin, M.Rur.Sc, Ph.D.  dengan materi Sistem Pengembangan Industri Daging Sapi dan Kerbau di  NTB. Rektor Universitas NTB, Dr. Ir. Mashur, MS. Dengan materi Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Sumberdaya Lahan di  NTB dan Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D) Pemprov NTB, Ir. H. Ali Syahdan dengan materi Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di  NTB. Diskusi sesi ke dua dimoderatori Dosen Fakultas Pertanian Unram,  Dr. Ir. H. Markum, M.Sc ini menghadirkan tiga pembahas utama. Yakni Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi NTB, Prof. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D. Kemudian Direktur Air Baku Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM dan Ketua Divisi Ekonomi Dewan Riset Daerah Provinsi NTB, Dr. M. Firmansyah, SE, M.Si.

Hartina menjelaskan pemilihan tema diskusi “Revolusi Pangan Berbasis Sumber Daya Daratan dan Lautan” ini atas pertimbangan bahwa NTB sebagai provinsi kepulauan masih fokus pada pemanfaatan sumber daya daratan. Ke depan, sudah saatnya disiapkan dan diikhitiarkan untuk mengeksploitasi atau mengharmonisasikan sumber daya daratan dan lautan termasuk hasil hutan bukan kayu untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju kedaulatan pangan.

Berdasarkan pemikiran ini kata Hartina,  tujuan seminar nasional yang dilaksanakan ini merumuskan kebijakan dan strategi revolusi pangan dalam rangka mengharmonisasikan pemanfaatan sumber daya daratan dan lautan termasuk hasil hutan bukan kayu. Untuk memacu tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan menuju kedaulatan pangan.

Sementara itu, output yang akan dihasilkan dari seminar ini adanya rekomendasi strategis percepatan pembangunan ketahanan pangan menuju kemandirian pengan yang berkeadilan. Khususnya memenuhi tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan  pangan yang cukup, keterjangkauan pangan dan mampu mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal. Peserta seminar berjumlah 150 orang terdiri dari beberapa elemen. Yakni praktisi, birokrasi, akademisi seperti  rektor, dekan dan mahasiswa perguruan tinggi baik swasta dan negeri di NTB serta masyarakat.

Sekda NTB, Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, Ph.D dalam sambutannya saat membuka kegiatan seminar nasional tersebut memberikan apresiasi kepada seluruh narasumber yang hadir. Harapannya, kehadiran para narasumber  tersebut dapat memberikan pencerahan kepada pemangku kepentingan, Kepala SKPD rumpun hijau yang menjadi leading sektor pangan. Untuk menindaklanjuti apa yang menjadi rekomendasi apa yang dihasilkan dalam seminar tersebut.

“Sudah cukup lama kita mencanangkan ketahanan pangan. Setiap pagi kita dengar  masalah diversifikasi pangan. Beberapa kali kita mendengar persoalan kecukupan pangan. Hari ini, kita bicara revolusi pangan. Sesuatu yang sangat  penting yang ujungnya bagaimana agar masyarakat tercukupi masalah kebutuhan pangannya,” ujar Sekda.

Menurut Sekda, revolusi pangan tersebut mengandung makna tidak ada persoalan terkait dengan masalah pangan dalam arti luas. Ia mengatakan strategi diversifikasi pangan selama ini sudah digaungkan tetapi belum optimal dirasakan hasilnya. Seperti program gemar makan ikan yang pernah diluncurkan SKPD terkait.

Rosiady mengatakan, harus ada bentuk revolusi pangan yang dihasilkan dalam forum tersebut. Sehingga, keanekaragaman pangan tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di atas garis kemiskinan saja. Tetapi mereka yang berpenghasilan rendah, dengan strategi tertentu dapat menikmati keanekaragaman pangan tersebut.

“Saya kira revolusi seperti itulah wujud dari sebuah revolusi pangan. Revolusi yang dalam pikiran saya perlu  kita telorkan. Sehingga mata rantai, keterjangkauan pangan nyampai juga ke masyarakat berpenghasilan rendah,” tandasnya.

Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian RI, Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec.Dev memaparkan agenda 7 program Nawacita pemerintah pusat adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Dari enam poin dalam agenda 7, yang terkait dengan pertanian, yaitu peningkatan kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dicerminkan pada kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri, yang perlu didukung dengan ketahanan pangan, terutama kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri. Kemudian pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri. Serta mampu melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani dan nelayan.

“Tiga aspek ini kalau kita elaborasi tentunya bermuara kepada seluruh aktivitas yang ada dalam rangka kita membangun kedaulatan pangan. Baik dari proses budidaya, produksi sampai bisa diakses oleh rumah tangga, termasuk pasar yang berkeadilan,” ujarnya.

Ia menyebutkan beberapa tantangan dalam pembangunan sektor pertanian yakni perubahan iklim, kondisi perekonomian global, gejolak harga pangan global, bencana alam, peningkatan jumlah penduduk, aspek distribusi dan laju urbanisasi. Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Tetapi, sekarang lebih banyak batu dan semen yang ditanam pada lahan-lahan pertanian.
“Dari sisi jumlah penduduk, ada bonus demografi tahun 2040. Kalau momentum ini tidak bisa kita manfaatkan maka bonus demografi yang tadinya merupakan kekuatan, malah akan menjadi beban bagi bangsa kita,” ucapnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB ini menyebutkan beberapa hal yang dihadapi Indonesia saat ini. Seperti kerusakan ekosistem yang terus meningkat, ancaman bencana alam, daya dukung lahan sebagai basis budidaya pertanian mengalami penurunan. Kemudian dampak perubahan iklim, minat generasi muda terhadap sektor pertanian,  rendahnya perhatian terhadap peningkatan kualitas SDM pertanian  baik petani  dan  aparatur serta harmonisasi pusat dan daerah.

Berdasarkan data, tahun 2003 jumlah rumah tangga tani di Indonesia sebanyak 31,6 juta. Sepuluh tahun berikutnya, sesuai hasil sensus pertanian tahun 2013, jumlah rumah tangga tani menjadi 26,2 juta atau menurun sebanyak 5,4 juta. Penurunan ini masih menjadi pertanyaan, apakah mereka beralih ke sektor industri atau manufaktur atau tidak tertampung di sektor pertanian.

Untuk itu, ia menyarankan supaya Pengembangan sumberdaya manusia Indonesia harus menjadi fokus untuk meningkatkan daya saing sektor pertanian menuju kedaulatan pangan. Kemudian pengembangan SDM meliputi aspek penguatan sistem nilai tradisi, dan  budaya, kapasitas teknis, manajerial, regenerasi pertanian baik SDM aparatur dan  petani.

Menurutnya, pemerintah daerah punya banyak Balai Latihan Kerja (BLK). Namun yang menjadi pertanyaan, apakah peningkatan SDM pertanian sudah menjadi perhatian pemerintah. “Aspek ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang paling penting, perlu harmonisasi antara hubungan pusat dan daerah,” terangnya.

Secara teknis dan manajerial tentunya pemerintah harus mengambil peran di depan untuk menggerakkan sistem penyuluhan di seluruh daerah. Melalui  upaya khusus menggerakkan sistem penyuluhan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian. Seperti aktualisasi penerapan peraturan perundangan yang telah ada di setiap tingkatan  mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai di tingkat operasional desa. Yang mencakup operasional sistem, penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha serta  penyiapan SDM pertanian yang kompeten.

Selanjutnya mendorong  pimpinan daerah merumuskan kebijakan pokoknya untuk berkomitmen membangun sistem penyuluhan dan penyiapan SDM pertanian yang handal dengan dukungan anggaran yang memadai. Kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja penyuluhan pertanian di seluruh Indonesia. Yang meliputi aspek sistem, dukungan dan kapasitas SDM penyuluh, kinerja operasional penyuluh, dan kinerja kelembagaan penyuluhan baik kelembagaan pemerintah, kelembagaan penyelenggara penyuluhan swadaya dan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.

“Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan intervensi program secara simultan dan terencana guna menggerakkan Penyuluhan di semua lini,” ujarnya.

Selain itu, merumuskan road map revitalisasi penyuluhan pertanian dengan membangun sinergi antara peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, stakeholder di luar pemerintah. Dan meningkatkan peran komisi penyuluhan di setiap tingkatan sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai amanat undang-undang. Serta melakukan penajaman sasaran Diklat bagi penyuluh dan SDM pertanian untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pertanian, baik diklat fungsional maupun teknis. (nas)

revolusi pangan