Dapat WTP, Tata Kelola Keuangan NTB Masih Bermasalah

Mataram (suarantb.com) – Opini yang diraih Pemerintah Provinsi NTB atas laporan keuangan untuk Tahun Anggaran (TA) 2016 tak lantas tata kelola keuangan di NTB tanpa masalah. Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI justru menyatakan temuan beberapa permasalahan keuangan.

“BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait ketidakpatuhan  terhadap peraturan perundang-undangan,” ujar Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Aziz di Kantor DPRD NTB, Rabu, 31 Mei 2017.

Iklan

Dijelaskan Harry, ada empat permasalahan di NTB yang menjadi temuan BPK. Pertama, ada lima paket pekerjaan belanja modal dalam pekerjaan konstruksi dalam empat SKPD, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Sekretariat DPRD, RSUD NTB dan Dinas PU, yang tidak sesuai kontrak senilai Rp 651,2 juta. Dua, perhitungan pembayaran penghasilan tidak kena pajak (PPKP) tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp 2,6 miliar.

Selanjutnya, penghasilan jasa pelayanan RSUD NTB kurang potong sebesar Rp 1,7 miliar. Dan terakhir pengelolaan retribusi jasa usaha, pengelolaan aset Pemprov NTB dan piutang dividen yang belum optimal.

Atas temuan ini, BPK pun memberikan rekomendasi untuk Pemprov NTB. Dengan catatan, rekomendasi ini harus dituntaskan dalam waktu 60 hari.

“Kami sudah sepakat dengan presiden, tidak boleh ada aparat penegak hukum masuk sebelum 60 hari itu berakhir. Setelah 60 hari dan tidak ditindaklanjuti baru aparat masuk,” katanya.

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Mohammad Rum ditemui di lokasi yang sama menyatakan masalah tersebut telah berhasil diselesaikan. Ia menjelaskan, masalah yang disebut BPK adalah kelebihan pembayaran dalam proyek pembangunan gudang di BPBD NTB.

Rum menyatakan kelebihan pembayaran Rp 74 juta dalam proyek tersebut telah dikembalikan pihak kontraktor. “Sudah selesai, kelebihan bayaran proyek pembangunan gudang di belakang nilainya Rp 74 juta sudah disetor Jumat yang lalu. Untungnya ada niat baik kontraktor untuk mengembalikan,” ucapnya.

Rum menegaskan permasalahan dari proyek senilai Rp 1,6 miliar itu sudah tuntas. Pembayaran yang berlebih telah dikembalikan dan pegawai BPBD yang diakuinya terlibat telah dimutasi.

“Saya meluruskan karena sudah kita selesaikan. Dan semua personil yang terlibat itu sudah saya minta dimutasi. Walaupun nilainya kecil ya ini sudah tidak benar juga,” tandasnya. (ros)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional