Dapat Bagi Hasil, Lahan Shrimp Estate Tetap Menjadi Milik Masyarakat

H. Junaidi. (Suara NTB/ist)

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa terus berupaya menuntaskan kesiapan 1000 hektar lahan untuk program shrimp estate Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Lahan milik warga yang digunakan untuk program dimaksud akan tetap menjadi milik masyarakat.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. H. Junaidi M.Si, pemilik lahan lokasi shrimp estate mendapat dua kesempatan. Pertama, langsung mendapatkan kesempatan sebagai pekerja di lokasi tambak udang program dimaksud. Kedua, mendapatkan kompensasi bagi hasil lahan. “Jadi, tanah warga tidak dibebaskan, tetap kepemilikan. Makanya perlu ada kesepakatan bersama. Proyek ini perlu keterlibatan masyarakat. Bisa sebagai pekerja sekaligus pengolahan lahan,”urainya.

Iklan

Selain soal lahan, Pemkab juga memikirkan langkah antisipasi dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari program ini. Sebab lokasi shrimp estate nantinya akan menjadi kawasan industri cepat tumbuh. “Nanti ada kajian AMDAL, kaitan dengan intrupsi atau serapan air laut. Ini perlu diantisipasi dalam AMDAL. Nantinya juga akan ada batas dengan kawasan lahan pertanian produktif. Secara teknis itu semua nanti akan dikaji,” tukas H. Jun, panggilan akrabnya.

Diketahui sebelumnya, Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI, Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc didampingi Wakil Bupati Sumbawa, telah melaksanakan kunjungan kerja ke kecamatan Moyo Utara yang menjadi lokasi program shrimp estate. Diiharapkan agar pengelolaan shrimp estate nantinya dapat dilakukan oleh pihak profesional yang dapat mengelola shrimp estate secara menguntungkan dan berkelanjutan, serta terjalin sistem kerjasama yang baik dengan Pemkab Sumbawa maupun masyarakat.

Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian KKP RI dalam paparannya menyampaikan shrimp estate merupakan skema budidaya udang berskala besar di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan. Program ini juga merupakan terobosan KKP dalam pengembangan perikanan budidaya dengan tujuan meningkatkan ekspor, menambah devisa untuk daerah maupun Negara.

Dijelaskan, kawasan tersebut akan tetap menjadi hak masyarakat pemilik tambak atau lahan. Hanya hak pengelolaanya saja oleh Pemerintah Daerah yang akan bekerja sama dengan KKP. (arn)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional