Dana Transfer Turun Rp600 Miliar, Pemprov Pastikan Tak Ganggu Program Unggulan

Nurhandini Eka Dewi (Suara NTB/nas)

Mataram (Suara NTB) – Pendapatan dari dana transfer yang diperoleh Pemprov NTB tahun 2022 turun sebesar Rp600 miliar lebih dibandingkan APBD Perubahan 2021. Meskipun perolehan dana transfer dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan tahun depan, namun Pemprov menyatakan tidak akan mengganggu program unggulan.

Asisten III Setda NTB yang juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., M.P.H., mengatakan Pemprov akan melakukan rasionalisasi belanja-belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berkurangnya pendapatan dari dana transfer. Program-program OPD akan diformulasikan agar mendukung program-program unggulan.

Iklan

“Otomatis ada rasionalisasi belanja OPD. Kita membuat link, setiap program ungulan dikolaborasikan bersama-sama. Kalau ndak begitu, maka ndak jalan,” kata Eka dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa, 26 Oktober 2021.

Ia memastikan semua program unggulan akan tetap jalan meskipun ada penurunan pendapatan dana transfer. Eka menjelaskan, anggaran yang diperuntukkan untuk belanja wajib dikolaborasikan mendukung program unggulan.

Seperti dana alokasi khusus (DAK) Bidang Kesehatan Ibu dan Anak yang menunya sudah diatur secara jelas dari Pemerintah Pusat. Anggaran tersebut bisa di-link-kan dengan program unggulan posyandu keluarga. Kemudian DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bisa dikolaborasikan dengan program unggulan zero waste.

Pemprov NTB telah menetapkan 17 program unggulan prioritas untuk tahun 2022. Dari 65 program unggulan Pemprov NTB tahun 2019 – 2023, sebanyak 17 program unggulan yang menjadi skala prioritas dilaksanakan 2022 mendatang dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Sebanyak 17 program unggulan prioritas Pemprov NTB tahun 2022 antara lain, Desa Tangguh Bencana (Destana), Air Bersih/ Air Minum untuk Semua, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kemudian, Revitalisasi Posyandu, PAUD Holistik Integratif, Zero Waste/ Pengolahan Sampah/Bank Sampah.

Selanjutnya, Pertanian Lestari/Modern/Integrated Farming System (Food Estate), BUMDes Maju/Maha Desa, Melawan Kemiskinan dari Desa/Penanggulangan Kemiskinan dan Penataan 99 Desa Wisata. Selain itu, Industri Peralatan dan Permesinan, Industri Sepeda dan Motor Listrik, Industri Pangan, Hortikultura dan Perke bunan, Industri Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu (HHK dan HHBK), Industri Peternakan/Pakan Ternak, Industri Perikanan/Tepung Ikan, UMKM/IKM Bersaing; dan Desa Bersinar.

Pada tahun 2022, NTB menargetkan inflasi ditargetkan sebesar 3 – 4 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,19 persen. Kemudian, indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 69,39 poin, pertumbuhan ekonomi 3,5 – 4,5 persen, ketimpangan atau gini rasio 0,329 dan tingkat kemiskinan sebesar 12,77 persen.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah telah menyerahkan rancangan KUA-PPAS APBD murni  2022 ke DPRD NTB dalam sidang paripurna Senin (25/10) lalu.  Rancangan belanja APBD 2022 diproyeksikan menurun sekitar satu triliun lebih dari APBD perubahan tahun 2021.

Dalam dokumen KUA-PPAS rancangan APBD murni tahun 2022 yang diajukan eksekutif memperlihatkan postur belanja direncanakan sebesar Rp 5,36 triliun. Mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan postur belanja pada APBD Perubahan 2021 yang ditetapkan sebesar Rp6,38 triliun.

Belanja daerah tahun anggaran 2022 mengalami penurunan sebanyak Rp 1,019 triliun lebih atau 15,97 persen jika dibandingkan anggaran APBD perubahan 2021. Tidak saja postur belanja yang mengalami penurunan, pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 juga ikut mengalami penurunan.

Pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp224,46 miliar menurun sebesar 65,22 persen atau Rp420,89 miliar lebih dari pembiayaan pada APBD perubahan tahun 2021 yang sebesar Rp645,35 miliar.

Penurunan belanja dan pembiayaan tersebut terjadi tidak lepas dari menurunnya postur pendapatan daerah. Dalam KUA-PPAS APBD 2022 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp5,136 triliun lebih. Terjadi penurunan sebesar Rp603,19 miliar lebih atau 10,51 persen dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2021.

Dari sejumlah komponen pendapatan daerah yang mengalami penurunan yakni pendapatan transfer pusat sebesar 2,91 persen atau sebesar Rp2,81 triliun lebih, menurun dari pendapatan transfer pada APBD perubahan tahun 2021 yang sebesar Rp3,42 triliun lebih.

Kemudian lain-lain pendapatan yang sah juga mengalami penurunan sebesar Rp 46,76 miliar lebih.  Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar 2,26 persen dari APBD perubahan 2021 yaitu sebesar Rp 2,25 triliun lebih menjadi Rp2,30 triliun lebih. (nas)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional