Dana Tak Sesuai Harapan, Lobar Protes Pemerintah Pusat

Sekda Kobar, H. Moh. Taufiq (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mempertanyakan komitmen pemerintah pusat membantu daerah dalam hal penanganan pascabencana gempa. Menyusul alokasi anggaran yang bersumber dari transfer dana pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tak signifikan kenaikannya, khusus DAU hanya naik 3 persen lebih itupun nanti akan dialokasikan untuk pembayaran kenaikan gaji ASN dan CPNS yang lulus tahun ini.

‘’Kenaikan DAU hanya 3 persen lebih dari Rp 775 miliar ke Rp796 miliar lebih. Pihak pemda sebenarnya berharap kenaikan DAU ini sekitar 30 persen dengan pertimbangan, Lobar termasuk daerah terdampak gempa,’’ aku Sekda Lobar H. Moh Taufiq di ruang kerjanya, Kamis, 20 Desember 2018.

Iklan

 Pihak pemda, kata dia, mempertanyakan kenapa pusat tidak menjadikan pertimbangan bencana gempa dalam memberikan transfer dana ke daerah, padahal pihaknya sudah membuat formulasi hitungan kebutuhan penanganan bencana dan sudah diusulkan ke pusat.

Sementara DAK, lanjut sekda, naik 197 persen dari Rp291 miliar menjadi Rp 488 miliar. Meskipun DAK naik, nanum di beberapa item anggaran pusat ke Lobar turun, seperti DID dan bagi hasil. “Seharusnya pemerintah pusat menggunakan pertimbangan daerah bencana itu, jangan formula umum,” jelasnya.

Bahkan, kata dia, perbaikan kantor pemda dan fasilitas umum lain yang awalnya diharapkan dibantu BNPB dari bantuan UNDP sejauh ini masih belum jelas. Pihaknya masih mempertnyakan formulasi bantuan ini, apakah masuk ke APBD atau tidak. Jika bantuan ini tak kunjung jelas, pihaknya terpaksa akan mengalokasikan dari APBD untuk perbaikan kantor sebab bagaimanapun perkantoran begitu vital bagi pemda. “Sampai kapan kita menunggu hal yang tak pasti, ya terpaksa kami akan alokasikan lewat APBD,” imbuhnya.

Ditanya apakah anggaran untuk penanganan pascbencana tak ada di APBD 2019 akibat pemda kurang lobi ke pusat?  Sekda menegaskan dalam hal lobi ke pusat dan provinsi pihaknya sudah sering “teriak” menyampaikan hal ini. Bahkan undangan pusat untuk pembahasan masalah bencana tak pernah dilewatkan dihadiri oleh pihak pemda. “Bukan kurang lobi, kita sering hadiri rapat pembahasan bahkan penyusunan rencana aksi BNPB, tapi tidak ada realisasi,” kritiknya.  (her)