Dana RTG Terancam Diblokir, Banyak Data LPJ Dana Gempa di Lobar Diduga Hilang

Ilustrasi dokumen dan data. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Banyak laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana gempa di Lombok Barat (Lobar) diduga hilang. Hal ini menjadi kendala Pemda Lobar dalam menyelesaikan LPJ yang ditargetkan selesai bulan ini. Sampai saat ini progres penyelesaian LPJ baru 65 persen. Sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan. Jika LPJ tidak rampung bulan ini, maka dana Rumah Tahan Gempa (RTG) susulan sebesar Rp 59,7 miliar terancam diblokir.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lobar, H. L. Winengan mengatakan, pihaknya menangani LPJ dana gempa di lima kecamatan, yakni Batulayar, Narmada, Lingsar, Kuripan, dan Gerung. Dari tujuh kecamatan terdampak paling berat, lima kecamatan ditangani untuk LPJ dana gempa.  Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menangani dua kecamatan. “Sejauh ini progres penanganan LPJ ini di atas 65 persen, insya Allah selesai bulan ini,” klaimnya.

Iklan

Diakuinya, untuk mengejar 100 persen penyelesaian LPJ tidak mungkin bisa segera. Atas dasar itu, pihaknya pun sudah melapor ke BNPB, paling tidak penyelesaian LPJ ini bisa dituntaskan bulan ini 90 persen. Karena, aku dia, kendala yang paling berat dihadapi fasilitator adalah data-data lama LPJ banyak yang hilang. “Banyak data-data lama LPJ ini hilang, karena itu kami harus kerja sama dengan bank untuk mencari,”tegas dia.

Data LPJ ini hilang karena persoalan fasilitator lama yang diganti. Saat itu ketika di bawah penanganan Rekompak Provinsi dan pusat, belum ada target progres, namun dana sudah dicairkan. Hal inilah belum diselesaikan, sehingga pihaknya perlu kerjasama dengan bank untuk mengambil data.

Sedangkan untuk pertanggungjawaban progres RTG 0-50 persen menggunakan surat keterangan, dan surat pernyataan. Pihaknya pun mengusulkan ke BNPB agar penyelesaian LPJ ini tidak dipatok menjadi syarat pencairan sisa dana usulan gempa senilai Rp59,7 miliar untuk penanganan 2.584 unit tersebut. “Pengusulan tengah berproses, kami sudah dapat info dari Kepala BNPB dan Sestama (sekretaris utama) dana segera diluncurkan,” akunya.

Begitu laporan ini selesai, pihaknya mendorong agar dana gempa yang susulan tersebut segera ditransfer ke daerah. Termasuk pihaknya mengusulkan honor fasilitator, PPK dan tim teknis. Pihaknya menargetkan dana ini bisa masuk bulan ini, paling telat awal bulan oktober.

Sementara itu, Bupati Lobar H Fauzan Khalid mengatakan untuk LPJ RTG diberikan batas waktu bulan ini harus tuntas. Untuk menuntaskan LPJ ini tugas BPBD, namun untuk mengejar target bulan ini ia meminta Dinas Perumahan dan Permukiman dan Dinas PUPR ikut membantu. Masing-masing OPD pun sudah membagi wilayah penanganan per kecamatan.

Terkait kendala yang dihadapi, banyak data LPJ yang hilang jangan dilihat kondisi sekarang. Namun perlu dilihat yang dulu, karena fasilitator masa jabatannya habis bulan Maret. Lalu fasilitator baru diangkat bulan Agustus, sehingga ada kevakuman. “Ini sebab pertama, lalu sebab kedua fasilitator yang bertanggung jawab dulu diangkat provinsi. Sehingga tanggung jawabnya ke yang mengangkat, sehingga kadang kalau diminta oleh kabupaten kadang  tidak terlalu mendengar. Seharusnya, tanggung jawab LPJ ini seharusnya juga untuk fasilitator sebelumnya,’’ sarannya.  (her)

Advertisementfiling laporan pajak Jasa Pembuatan Website Profesional