Dana Program Indonesia Pintar Dipotong, Alasan Biaya Batik dan Gaji Honorer

Ilustrasi uang  (Suara NTB/dok)

Bima (Suara NTB) – Sejumlah orang tua siswa atau wali murid SDN Inpres Kara Kecamatan Bolo mengeluhkan adanya pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh pihak Sekolah setempat dengan berbagai alasan.

Salah seorang wali murid yang enggan membeberkan namanya mengaku, dana PIP yang diterimanya beberapa minggu lalu, banyak dipotong oleh pihak sekolah dengan dalih biaya baju batik, perbaikan sampul rapor dan administrasi lainnya.

Iklan

“Kami hanya menerima uang Rp75 ribu dari total uang Rp225 ribu untuk kategori kelas satu,” keluhnya kepada Suara NTB.

Ia mempertanyakan adanya pemotongan dana bersumber dari Pemerintah Pusat yang masuk langsung ke rekening siswa tersebut. Pasalnya pencairan dana PIP di sekolah lain, tidak ada pemotongan dengan dalih apapun.

“Di sekolah lain mengapa tidak ada pemotongan, kok di sekolah anak saya pemotongan sampai dua kali lipat,” ujarnya.

Keluhan sama juga disampaikan wali murid yang mengaku bernama Junaidin. Ia menyebutnya anaknya yang masih duduk di bangku kelas satu mendapatkan dana PIP hanya sebesar Rp75 ribu dari Rp225 ribu yang seharusnya diterima. Alasanya untuk biaya baju batik.

“Selain untuk seragam batik, dalih pemotongan dana untuk menggaji guru honorer, serta biaya administrasi lainnya,” katanya.

Parahnya lagi, lanjut dia, buku rekening malah dipegang oleh pihak sekolah dan tidak diberikan kepada siswa penerima manfaat ataupun wali murid dengan alasan untuk mempermudah segala urusan dalam proses pencairan dana PIP.

“Buku rekening siswa dipegang pihak sekolah. Alasannya untuk mempercepat pencairan. Sebab kalau kita yang pegang katanya pasti dibikin repot, harus urus ini dan itu,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kepala SDN Inpres Kara, Abdul Latif S.Pd, membantah  pihaknya melakukan pemotongan dana PIP siswa. Hanya saja, sebagian uang tersebut untuk biaya pembayaran baju seragam dan biaya administrasi lainnya.

“Sisa uang yang diterima Rp75 ribu itu, untuk biaya seragam batik, biaya  administrasi lainnya salahsatunya untuk biaya guru honor,” katanya.

Ia mengaku biaya pengadaan seragam batik tersebut bersumber dari dana PIP yang telah disetujui wali murid. Bahkan pihak sekolah telah mengutang untuk membayarkan seragam.

“Dana PIP ini, kita pakai untuk pembayaran baju seragam yang dihutang sebelumnya, dan biaya administrasi guru honor. Wali murid juga sepakat semuanya dan dibuatkan berita acara,” tegasnya.

Terpisah, Kepala UPTD Dinas Dikbudpora Kecamatan Bolo, H. Ahmad, SH, MSi, mengaku belum mengetahui informasi pemotongan dana PIP di SDN Inpres Kara. Hanya saja, Ia berjanji akan memanggil pihak sekolah setempat untuk klarifikasi.

“Belum dengar informasinya. Tapi kita akan memanggil pihak Sekolah untuk klarifikasi adanya dugaan pemotongan dana PIP ini,” katanya.

Jika hal tersebut benar adanya, Ahmad menyesalkan tindakan pihak sekolah, terutama Kepala Sekolah. Pasalnya pemotongan dana PIP tanpa berkoordinasi dengan UPTD setempat. “Kalau saja ada koordinasi, kita akan sarankan agar tidak melakukan pemotongan,” ujarnya.

Ia menambahkan dana PIP merupakan anggaran yang dicairkan oleh pemerintah pusat melalui rekening siswa masing-masing. Besarannya juga tergantung kelas. Siswa kelas satu akan mendapat Rp225 ribu, sedangkan siswa kelas dua dan enam mendapat Rp450 ribu.

“Buku rekening juga dipegang oleh siswa atau wali murid. Hal ini untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya, seperti pemotongan,” pungkasnya. (uki)