Dana Pilkada Tak Dianggarkan, Komisi I DPRD NTB Ancam Boikot Pembahasan APBD

Mataram (suarantb.com) – Ketua Komisi I DPRD NTB, Drs. H.  Ali Achmad, SH  menyatakan pihaknya akan memboikot pembahasan RAPBD 2017 jika Pemprov tidak menganggarkan dana Pilkada 2018. Ia mengatakan Komisi I tidak akan menyerahkan laporan pembahasan anggaran untuk disahkan menjadi APBD 2017 jika anggaran pesta demokrasi lima tahunan itu tidak dianggarkan oleh eksekutif.

Menurutnya, hal tersebut komitmen Komisi I sebagai mitra kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB dalam menyukseskan Pilkada 2018 mendatang. Ia memandang pentingnya mengalokasikan anggaran Pilkada 2018 dalam APBD murni 2017 untuk mengurangi pembengkakan anggaran tahun 2018 mendatang.

Iklan

Tiga tahapan Pilkada yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian harus diimbangi oleh kesiapan pemerintah dalam menyiapkan anggaran dalam tiga tahapan juga. Untuk itu, anggaran Pilkada 2018 untuk termin awal harus dimasukkan pada APBD 2017 agar dapat digunakan pada tahapan persiapan awal menuju Pilkada 2018.  Ketika anggaran Pilkada untuk tahapan persiapan PilkadaNTB 2018 tidak disertakan pada RAPBD 2017 maka KPU tidak memiliki angaranuntuk melaksanakan salah satu tahapan penting sebelum tahapan penyelenggaraan Pilkada Juni 2018 tersebut.

Kepada suarantb.com, Ali Achmad  menyatakan pihaknya tidak akan menyetujui RAPBD 2017 untuk disahkan menjadi APBD seandainya anggaran Pilkada belum termasuk di dalamnya. “Jadi Komisi I tidak akan menyampaikan laporan RAPBD jadi APBD sebelum ada anggaran KPU,” ujarnya, Senin, 31 Oktober 2016.

Pemprov  harus serius melihat persoalan angggaran Pilkada sebagai salah satu hal penting. Anggaran Pilkada sebagai implementasi nyata dari sistem demokrasi yang dianut Indonesia harus mendapat porsi maksimal dalam kebijakan pemerintah.  “Tidak bisa dipungkiri karena ini anjuran Undang-Undang. Ndak boleh ditawar. Anggarannya ya harus dirasionalisasi  baik tingkat TAPD maupun DPRD nanti,” katanya.

Ali menambahkan, Pemerintah dalam hal ini TAPD harus senantiasa memberikan dukungan maksimal bagi terselenggaranya Pilkada 2018 mendatang.

Sementara itu, TAPD yang diwakili Asisten III Setda NTB,  Drs. Bachruddin, M.Pd menyatakan akan tetap proaktif terhadap kebutuhan anggaran Pilkada. Hanya saja, dengan nominal anggaran yang dinilainya terlalu besar harus ada rasionalisasi dan perhitungan yang matang oleh KPU agar biaya Pilkada tersebut tidak terlalu membebani keuangan daerah.

“Mohon KPU hindari anggaran membengkak dalam satu tahapan anggaran. KPU harus merancang ulang, mana yang dikerjakan di APBDP dan (APBD) murni. Rp 243 miliar dibagi empat  termin kan berapa,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris KPU NTB,  Mars Ansori Wijaya menyatakan pihaknya sempat risau karena belum jelasnya anggaran KPU dimasukkan dalam pembahasan RAPBD 2017.

“Terus terang kami dari KPU jadi galau, karena TAPD sempat menyampaikan statement di media kalau pembahasan anggaran Pilkada akan dilakukan di awal tahun 2017,” katanya.

Ia menyebut, ketika pembahasan dilakukan di awal tahun 2017, artinya anggaran tahapan awal pilkada NTB 2018 tidak termasuk dalam APBD murni 2017. Dan hal tersebut membuatnya risau. (ast)