Dana Penjualan Saham DMB Harus Masuk Bulan Juni

Mataram (Suara NTB) – Dana hasil penjualan saham PT Daerah Maju Bersaing (DMB) dan piutang dividen, sampai saat ini belum masuk ke kas daerah. Oleh karena itu, pihak DPRD NTB memberikan batas waktu sampai bulan Juni ini, sebelum pembahasan APBD Perubahan 2017.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm, pada Wartawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa, 23 Mei 2017.

Iklan

“Kita harapkan bulan Juni ini semua sudah masuk, baik piutang dividen maupun hasil penjualan saham kita,” ujarnya.

Harga untuk saham milik daerah sebesar enam persen tersebut, ditaksirkan sekitar Rp 700 miliar lebih. Sementara piutang dividen yang masih belum dibayarkan kekas daerah, sebesar Rp 84 miliar lebih.

“Dari enam persen saham kita itu, total dividen itukan, Rp 230 miliar, tapi kan itu milik tiga pemda, yang masuk kas daerah, Rp 84 miliar. Nah tahun ini wajib masuk ini,” ucapnya.

Mori menegaskan, piutang dividen dan dana hasil penjualan saham PT. DMB itu harus masuk paling lambat sampai bulan Juni, karena akan dimasukkan sebagai pendapatan daerah pada pembahasan APBD perubahan. “Ya itu, karena kita akan bahas APBDP, jadi dia harus masuk,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah, ST menegaskan juga menekankan agar dana hasil penjualan saham PT DMB tersebut harus masuk dalam kas daerah. Karena menurut informasi yang ia peroleh sebagian dana hasil pejualan saham tersebut sudah ditransfer oleh Medco ke DMB.

“Penggunaan dana hasil penjualan saham tersebut harus masuk dulu ke kas tiga daerah, baru bisa dirumuskan rencana penggunaannya, karena dana ini bukan dividen tapi hasil penjualan saham. Penggunaannya harus mendapat persetujuan DPRD, yang tentu seyogyanya  menyerap aspirasi publik mengenai peruntukan dana tersebut,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah via telpon, Direktur PT DMB, Andy Hadianto, SH, MH tidak memberikan responsnya, terkait pembayaran penjualan saham tersebut. (ndi)

AdvertisementJasa Pembuatan Website Profesional