Dana KONI Dibidik, Polisi Klarifikasi Pengurus Cabor

Direktur Reskrimsus Polda NTB, Syamsudin Baharuddin (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Ditreskrimsus Polda NTB membidik penggunanaan dana operasional Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) NTB. Selasa, 12 Maret 2019, sejumlah pengurus cabang olahraga (cabor) penerima bantuan diklarifikasi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, sementara ini ada dua item kegiatan yang diusut Polda NTB. Pertama, terkait kegiatan Porprov tahun 2018 dan bantuan dana ke cabor-cabor. ‘’Hari ini (kemarin), cabor-cabor yang diklarifikasi,’’ kata Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Syamsudin Baharuddin ditemui di ruangannya, Selasa, 12 Maret 2019.

Iklan

Para pengurus cabor dimintai keterangan untuk memastikan berapa anggaran yang diterima dari KONI NTB. Tapi tidak dirinci Dir Reskrimsus soal materi yang didalami. ‘’Itu penyidik yang lebih paham. Tapi perkiraan itu, masih soal anggaran operasional,’’ ujarnya.

Sementara informasi diperoleh, penyelidikan itu terkait penggunaan dana Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) tahun 2018 lalu. Diketahui, Pelatda diikuti 69 atlet tersebut dalam rangka persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang akan berlangsung di Papua 2020 mendatang.

Sementara item lain yang juga didalami, terkait penggunaan dana Porprov 2018. KONI NTB diketahui mendapat dana hibah sebesar Rp10 miliar dari  APBD Perubahan 2018. Dana hibah dialokasikan untuk sejumlah item kegiatan, dari akomodasi, konsumsi, hingga pembayaran wasit. Selain itu, ada juga sharing anggaran dilakukan kabupaten/kota yang mengikuti Porprov.

Total ada sekitar Rp3.331.395.000 dana sharing dari 10 kabupaten/kota. Biaya tersebut meliputi akomodasi, penginapan, dan makan atlet serta official yang ditanggung bersama antara KONI NTB dan kabupaten/kota.

Nominal anggaran ditentukan berdasarkan jumlah atlet dan official di masing-masing kabupaten/kota. Berdasarkan data, dana sharing terbanyak dikeluarkan Kota Bima, yakni Rp437.265.000. Adapun dana sharing terkecil dari Lombok Utara, Rp 125.010.000. Soal dana Porprov ini, Dir Reskrimsus juga tidak bisa menjawab detail karena masih didalami penyidik. ‘’Ini kan masih pemanggilan-pemanggilan. Kalau ada informasi mereka (penyidik) turun lapangan, ya itu karena sedang pendalaman,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, Ditreskrimsus  juga informasinya mengusut item pelaksanaan lainnya. Seperti, penyewaan venue dan pengadaan item pendukung kegiatan.

Dikonfirmasi terpisah, Pengurus Cabor Karate, Akhwan mengakui sudah diklarifikasi penyidik. Selain Pengurus Cabor Karate juga diklarifikasi Pengurus Cabor Muay Thai. ‘’Ya, memang klarifikasi, soal dana Porprov,’’ ujar Akhwan, pengurus Cabor Karate singkat.

Sementara, Ketua KONI NTB H.Andy Hadianto enggan menanggapi ketika dikonfirmasi soal penyelidikan dana KONI NTB ini oleh Kepolisian. (ars/fan)