Dana Kapitasi Puskesmas Babakan, Saksi Mulai Diperiksa Maraton

Penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polresta Mataram (kanan) memeriksa saksi kasus dana kapitasi Puskesmas Babakan 2017-2019, Senin, 4 Oktober 2021. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Penyidikan kasus dana kapitasi Puskesmas Babakan 2017-2019 dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebanyak enam saksi pegawai dan staf dimintai keterangannya. Pemeriksaan mengenai penggunaan dana yang bersumber dari BPJS Kesehatan itu. “Ini pemeriksaan tahap pertama. Ada enam orang saksi,” ucap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Senin, 4 Oktober 2021.

Pemeriksaan tahap pertama ini meliputi staf tenaga kesehatan maupun nontenaga kesehatan. Baik yang berstatus ASN maupun yang kontrak. “Ada juga beberapa yang belum diklarifikasi di tahap penyelidikan, kita periksa,” imbuhnya.

Iklan

Pemeriksaan ini untuk keperluan berita acara pemeriksaan. Keterangan saksi ini didalami dengan dokumen-dokumen yang sudah disita sebelumnya. “Kalau dokumen sudah dapat semua,” jelas Kadek Adi.

Dalam kasus ini, penyidik sebelumnya menghitung indikasi korupsi mencapai Rp740 juta. Hitungan penyidik ini didapatkan dari selisih pertanggungjawaban dengan realisasinya. Puskesmas Babakan mengelola dana kapitasi sebesar Rp1,1 miliar per tahun dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan 15 ribu orang. Indikasi penyimpangannya diduga selama tiga tahun anggaran, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019.

Dana ini kemudian digunakan untuk membiayai jasa pelayanan kesehatan dengan komposisi 60 persen. Antara lain untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan dan insentif tenaga nonkesehatan. Hitungannya berdasarkan jabatan, jenis ketenagaan, dan jumlah kehadiran. Sementara sebesar 40 persennya dipakai untuk operasional jaya pelayanan.

Seperti pembelian obat, pengadaan alat kesehatan, pengadaan bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan di dalam dan luar gedung, pemeliharaan, bahan cetak dan ATK, administrasi, koordinasi program, sistem informasi, dan peningkatan SDM. Penyidik Unit Tipikor menemukan indikasi korupsi merujuk pada pasal 2 dan atau pasal 3 UU RI No20/2001 tentang perubahan atas UU RI No31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (why)

Advertisement Jasa Pembuatan Website Profesional