Dana Kapitasi Puskesmas Babakan 2017-2019 Diusut

0
Kadek Adi Budi Astawa. (Suara NTB/why)

Mataram (Suara NTB) – Polresta Mataram mengusut dugaan penyimpangan dana kapitasi Puskesmas Babakan, Sandubaya, Mataram. Pengelolaan dana tahun 2017 sampai 2019 diduga tidak sesuai ketentuan. Realisasi penggunaan dana diduga tidak sesuai dengan pertanggungjawaban. “Ini baru penyelidikan. Kita sedang kumpulkan keterangan dan data-data. Sudah ada 50 orang yang kita ambil keterangannya,” ucap Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol Kadek Adi Budi Astawa dikonfirmasi Rabu, 23 Juni 2021.

Penyelidikannya terkait tahun anggaran tahun 2017 sampai 2019. Setiap tahun, Puskesmas Babakan menerima dana kapitasi sebesar Rp1,1 miliar. Hitungan yang diterima berdasarkan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan yang terdaftar. “Kita lihatnya tiga tahun anggaran, jadi yang dikelola sekitar Rp3,3 miliar,” ungkapnya. Dana kapitasi ini berkenaan Puskesmas Babakan sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Di sana pesertanya ada sekitar 15 ribu orang dari empat kelurahan,” sebut Kadek Adi.

IKLAN

Dana tersebut ditransfer di muka setiap bulan. BPJS Kesehatan mentranfer dana kapitasi langsung ke rekening Puskesmas. Dana ini tetap dapat digunakan meskipun peserta BPJS Kesehatan tidak menggunakan layanan kesehatan pada bulan tersebut. “Transfernya tiap bulan. Untuk penggunaannya itu dibagi, 60 persen untuk jasa pelayanan kesehatan dan 40 persen untuk operasional. Untuk kasus ini kita fokus ke dana kapitasinya,” jelas Kadek Adi. Puskesmas Babakan selain mengelola dana kapitasi, juga mengelola dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pengunaan dana kapitasi ini, imbuh dia, berdasarkan ketentuan perundangan. Tim penyidik sedang mendalami pengelolaan anggaran tersebut. Terkait kesesuaiannya dengan aturan. “Aturannya ada di Permenkes. Pembayaran Jaspelkesnya sesuai atau tidak, penggunaan untuk operasionalnya juga apakah sudah sesuai atau tidak,” ujarnya.

Aturan itu merujuk pada Permenkes RI No 21/2016 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah. Disebutkan, dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan memperhitungkan variabel jenis ketenagaan, jenis jabatan, dan kehadiran. Komponen tambahan nilai dihitung berdasarkan rangkap tugas administratif, rangkap tugas penanggungjawaban, dan masa kerja.

Kemudian ketentuan penggunaan untuk operasional pelayanan kesehatan diantaranya biaya pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, pelayanan kesehatan dalam gedung dan luar gedung. Selanjutnya, operasional dan pemeliharaan Puskesmas keliling, bahan cetak dan alat tulis kantor, biaya administrasi, koordinasi program, sistem informasi, peningkatan sumber daya manusia, dan pemeliharaan sarana dan prasarana. (why)