Dana Kampanye Paslon di Pilkada NTB Dibatasi Rp 75 Miliar

Mataram (Suara NTB) – KPU Provinsi NTB melalui SK KPU nomor 74/HK.03.1-Kpt/52/Prov/II/2018, telah menetapkan pembatasan dana kampanye masing-masing pasangan Cagub dan Cawagub NTB, sampai Rp 75 miliar lebih. Pembatasan jumlah dana kampanye itu diputuskan, Selasa, 13 Februari 2018, sehari sebelum memasuki tahapan kampanye.

Pembatasan jumlah dana kampanye untuk masing-masing pasangan calon, diambil setelah melalui rapat koordinasi bersama dengan tim penghubung semua pasangan calon. Setelah melalui berbagai diskusi dengan berbagai perhitungan dan pertimbangan, disepakati dana kampanye tiap calon, maksimal Rp 75.086.052.000.

Iklan

Besaran dana kampanye yang ditetapkan tersebut merupakan asumsi dari seluruh kebutuhan dana kampanye selama masa kampanye dan di luar pembiayaan kampanye oleh KPU. Seperti pemasangan Alat Peraga Kampanye, Debat Kandidat dan kampanye di media massa, baik cetak maupun elektronik.

Demikian dijelaskan oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Lalu Aksar Ansori, SP, yang dikonfirmasi terkait pembatasan dana kampanye pasangan calon.

“Perhitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye, memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah masa kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan dan cakupan kondisi wilayah dan daerah kampanye,” jelasnya.

Selain pembatasan jumlah maksimal dana kampanye calon, juga mengatur mengenai kewajiban para calon untuk melaporkan rekening khusus, dan laporan awal dana kampanye, sumbangan dana kampanye, penerimaan dan pengeluaran, yang nantinya akan dilakukan audit khusus oleh akuntan publik. “Dan akan kita publikasikan ke masyarakat,” ujarnya.

Sebelummya, Aksar juga menjelaskan bahwa, pada dasarnya KPU telah membiayai kampanye pasangan calon, yang menyedotnya alokasi anggaran KPU terbesar kedua setelah anggaran untuk pembayaran honor. Anggaran biaya kampanye KPU itu bahkan lebih besar dari biaya untuk kebutuhan logistik, seperti pengadaan surat suara. (ndi)