Dana Kampanye Calon, NADI Rp5 Juta, JODA Rp100 Ribu

Ilustrasi Uang (ant/bali post)

Tanjung (Suara NTB) – Paket pasangan calon (paslon) kepala daerah pada Pilkada Kabupaten Lombok Utara (KLU) diperbolehkan menerima sumbangan pihak ketiga untuk membiayai kegiatan selama kampanye. Dari pembukaan rekening paslon, diketahui paslon NADI (Dr. H. Najmul Akhyar, SH. MH., – Drs. Suardi, MH.) membuka rekening dengan saldo Rp 5 juta. Sementara Paslon JODA (H. Djohan Sjamsu, SH – Danny Karter Febrianto Ridawan, ST. M.Eng), membuka rekening kas kampanye dengan saldo minimal, Rp 100 ribu.

Komisioner KPU KLU, Nizamudin, SH., Selasa, 29 September 2020 kepada Suara NTB mengatakan rekening dana kampanye masing-masing paslon sudah dibuka di perbankan sejak pekan ini. Selanjutnya, rekening boleh menerima transfer dana kampanye sumbangan dari pribadi calon, perorangan, perusahaan hingga partai politik (parpol). “Transfer ke rekening akan ditutup pada 31 Oktober,” ungkap Nizamudin.

Iklan

Ia menjelaskan, saldo kas awal rekening dana kampanye tiap paslon yang dilaporkan ke KPU menunjukkan, pasangan JODA hanya menyertakan kas sebesar Rp 100 ribu. Nominal ini setara dengan saldo minimal yang disyaratkan bank. Sementara paket NADI, menyertakan kas sebesar Rp 5 juta.

Pada kedua paslon, rekening dana kampanye ditempatkan pada bank yang berbeda. Paket JODA membuka rekening di Bank NTB, sedangkan NADI di Bank BNI.

Sesuai ketentuan, KPU mengatur batas maksimal pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada paslon. Bagi penyumbang perorangan, jumlah sumbangan maksimal Rp 75 juta. Sementara penyumbang badan usaha dan parpol, masing-masing dibatasi sebesar Rp 750 juta. “KPU hanya membatasi nominal tertinggi, kalau jumlah penyumbang tidak ada batasan,” katanya.

Selanjutnya, dana kampanye yang masuk dan keluar harus dilaporkan kepada KPU baik secara offline maupun melalui sistem Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

KPU dalam hal ini mengimbau agar Bendahara Tim Sukses, melaporkan LPPDK secara offline setiap hari kepada KPU. Pasalnya, pengalaman pada Pileg 2019 lalu, sebagian besar calon kewalahan melaporkan rekening koran dari transaksi yang dilakukan caleg. “Jadi kalau dilaporkan tiap hari, input nya mudah. Jangan sampai seperti Pileg lalu, H-7 LPPDK calon menumpuk,” tandasnya. (ari)