Dana Haji untuk IKN, Kakanwil Kemenag NTB Tegaskan itu Hoaks dan Menyesatkan

0
K.H. Zaidi Abdad (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) NTB Dr. K.H. Zaidi Abdad, M.Ag., meminta masyarakat yang ada di daerah ini, khususnya yang sudah menyetor biaya perjalanan ibadah haji tidak terpengaruh dengan isu yang menyesatkan terkait penggunaan dana haji.

Diakuinya, beredarnya gambar video dengan foto Menteri Agama, Yaqut Kholil Qoumas di beberapa sosial media (sosmed) dengan menyematkan judul yang menarasikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas minta masyarakat mengikhlaskan dana haji dipakai pemerintah untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, cukup mengganggu pelakasnaan ibadah haji tahun ini.

IKLAN

 ‘’Jelas itu merupakan berita hoaks dan sangat menyesatkan umat. Narasi Menag minta dana haji untuk IKN itu fitnah yang sangat keji,” tegasnya, Selasa, 10 Mei 2022.

Menurutnya, Menag sama sekali tidak pernah mengeluarkan statemen terkait penggunaan dana haji di luar untuk keperluan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, hal itu bukan kewenangan Menag, tapi kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji ( BPKH ) Indonesia.  “Sejak 2018, Kementerian Agama tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam tata kelola dana haji,” jelasnya.

Dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang terbit pada akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengamanatkan dana haji dikelola oleh BPKH. Untuk itu,  secara bertahap kewenangan pengelolaan dana haji diserahkan ke BPKH sesuai amanat UU.

Begitu juga, pada 13 Februari 2018 Presiden Ir. H. Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang Pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Sejak saat itu, dana haji telah dialihkan sepenuhnya ke BPKH. “Per-bulan Februari 2018, dana haji  semuanya sudah menjadi wewenang BPKH,” tegasnya.

Sejak dikeluarkannya PP Nomor 5 Tahun 2018 Kemenag sudah tidak mempunyai tupoksi untuk mengelola, apalagi mengembangkan dana haji dalam bentuk apapun. Dalam hal ini, pihaknya menyayangkan beredarnya berita hoaks saat pemerintah melalui  Kemenag sedang  berusaha keras mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji 2022.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada segenap jajaran di lingkungan Kanwil Kemenag NTB , utamanya kepada penyuluh  untuk turut serta mengklarifikasi hal ini di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dan keresahan.

“Bagi pihak-pihak yang menyebarkan berita hoaks dan fitnah ini kami sangat berharap ada langkah hukum yang bisa ditempuh segera,” harapnya.

Pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya, terhasut atas segala informasi yang tidak jelas sumbernya. ‘’Tabayyun dan kroscek semua informasi yang diterima, dan kalau berita terkait Kebijakan Kemenag, seperti haji, bansos yang berasal dari Kemenag bila perlu langsung ditanyakan di Kemenag setempat. Jangan mudah percaya agar jangan tertipu dengan informasi yang tidak jelas,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)

IKLAN