Dana Dipangkas, Program Lingkungan Terbengkalai

Mataram (Suara NTB) – Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkot Mataram memangkas alokasi dana kelurahan di tahun 2021 mendatang. Hal ini berdampak terhadap terbengkalainya beberapa program di lingkungan.

Postur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Mataram di tahun 2021 sekira Rp1,4 triliun. Khusus alokasi dana kelurahan mengalami penurunan dari lima persen menjadi tiga persen. Artinya, total  anggaran akan distribusikan ke 50 kelurahan sekitar Rp47 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan drastis dari anggaran sebelumnya mencapai Rp78 miliar lebih.

Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Made Putu Sudarsana, Rabu, 11 November 2020 menerangkan, anggaran yang dialokasikan bagi kelurahan disesuaikan dengan kemampuan daerah. Dengan dana yang disiapkan akan diatur pembagiannya ke masing – masing kelurahan dan program saja yang bisa dikerjakan dengan dana tersebut.

Dia memahami  pemangkasan atau penurunan dana kelurahan disebabkan oleh pandemi Covid-19. “Pandemi ini kita tahu sangat merusak tidak saja merusak kesehatan tapi tatanan yang lain,” kata Putu.

Dia mengharapkan bencana non alam ini berakhir. Kendati demikian, jika tetap terjadi penularan maka anggaran diprioritaskan untuk pencegahan dan penanganan. Menurutnya, masyarakat juga harus tetap diedukasi.

Di satu sisi, permasalahan kerap muncul di lingkungan adalah persoalan fisik. Di tahun 2021 mendatang dengan ketersediaan anggaran yang minim memang diupayakan tidak ada pekerjaan fisik. “Iya, kalau memungkinkan tetap dilaksanakan,” terangnya.

Pelaksanaan program akan melihat skala prioritas, karena masing – masing kelurahan memiliki skala prioritas berbeda – beda. Disatu sisi, dana kelurahan juga dipergunakan untuk bayar honor kepala lingkungan, operator sampah, pelindung masyarakat dan kader posyandu.

Putu memastikan tidak ada pemotongan gaji bagi kaling, operator sampah dan kader. “Tidak ada pemotongan. Berapa dana yang ada itu yang akan digunakan untuk operasional kelurahan,” tandasnya.

Kecilnya anggaran kelurahan dipastikan tidak banyak program fisik yang bisa dikerjakan. Namun, ia berharap ada tambahan anggaran di APBD perubahan, karena proyeksi alokasi anggaran tersedia saat ini.

Camat Cakranegara, Muhammad Erwan mengatakan, pengurangan dana kelurahan jelas berpengaruh terhadap program di kelurahan, terutama kegiatan fisik maupun pemberdayaan. “Iya, pasti berpengaruh. Tapi anggaran yang ada dioptimalkan,” ucapnya.

Salah satu yang diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan di lingkungan adalah intervensi program dari organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. Disamping itu, ia meminta agar program pokok – pokok pikiran dewan difokuskan menyelesaikan permasalahan di lingkungan. (cem)