Dana Diklat BPSDM Provinsi NTB Diduga Fiktif

Mataram (Suara NTB) – Ratusan juta dana operasional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB diduga fiktif. Sejumlah pejabat hingga bendahara  dipanggil Kejaksaan Tinggi NTB untuk diklarifikasi.

Penyelidikan itu terkait penggunaan anggaran pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional (PKMF) BPSDM  Provinsi NTB. Modus yang diusut, oknum pejabat setempat diduga membuat kegiatan yang ditetapkan melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD). Namun dalam dokumen pada anggaran Tahun 2016 dan 2017 itu diduga tidak pernah dilakukan alias fiktif.

Iklan

Sejumlah pihak sudah diklarifiasi dalam kasus ini, termasuk Kepala BPSDM  H. Rusman, SH.,MH.   Tidak saja pucuk pimpinan,  para pelaksana teknis kegiatan di PKMH juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik.

Salah satunya bendahara unit kegiatan pada PKMF, Inawati. Dihubungi Suara NTB, Inawati mengaku pernah diperiksa Kejaksaan. Namun materi pemeriksaan enggan dibeberkan, dengan alasan posisinya hanya sebagai staf. ‘’Iya, saya pernah diperiksa. Tapi saya cuma staf.  Saya sekarang masih cuti,’’ ujarnya singkat.

Sementara data diperoleh Suara NTB,  dugaan penggunaan anggaran fiktif itu ditemukan sementara untuk dua tahun anggaran. Untuk tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000, peruntukannya, untuk puluhan item kegiatan. Rinciannya, seperti  untuk membayar honorarium panitia pelaksana  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp 10.950.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III Provinsi angkatan kedua dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi  atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 54.900.000.

Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim III Provinsi angatan kedua, dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi  atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 66.600.000.

Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB tidak luput, juga diduga fiktif mencapai 57.500.000. Pada tahap Diklatpim IV angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, nilai dugaan fiktif mencapai Rp 86.400.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp  28.000.000.  Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2016 mencapai Rp 304.350.000.

Akumulasi menjadi Rp 600 juta lebih karena dugaan penggunaan anggaran fitif ini berlanjut tahun 2017, untuk nomenklatur anggaran yang sama. Seperti  penggunaan anggaran untuk membayar honorarium panitia pelaksana  Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) untuk sembilan angkatan. Nilainya mencapai Rp 12.300.000. Kemudian penggunaan anggaran untuk Diklatpim III angkatan I dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi  atau pendamping. Nilai dugaan anggaran fiktif mencapai Rp 27.900.000.

Selanjutnya, untuk penggunaan anggaran Diklatpim IV tingkat provinsi untuk dua angkatan,  dengan rincian belanja jasa tenaga ahli, peneliti, instruktur, narasumber, pengampu materi  atau pendamping. Diduga nilai anggaran fiktif mencapai Rp 66.600.000. Penggunaan anggaran untuk Diklatpim III peruntukan kabupaten dan kota se NTB untuk angkatan ke tiga, penggunaan dana diduga  fiktif mencapai 57.500.000.

Pada tahap Diklatpim III angkatan ketiga peruntukan kabupaten dan kota, serta Diklatpim IV untuk angkatan keempat  akumulasi nilai dugaan fiktif mencapai Rp 133.200.000. Anggaran fikif ini belum termasuk sewa kendaraan transport kunjungan visitasi peserta diklat mencapai Rp  28.000.000, sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran untuk pembaca doa Rp 2,5 juta juga diduga fiktif.    Sehingga total dugaan penggunaan anggaran fiktif pada PKMF tahun 2017 mencapai Rp 354.200.000.

Enggan Komentar

Sementara pihak BPSDM Provinsi NTB enggan menanggapi dugaan korupsi dana Diklat yang telah dilaporkan ke Kejaksaan. Kepala BPSDM NTB, H. Rusman, SH, MH mengaku belum saatnya menjelaskan masalah internal instansinya itu. Pada waktunya ia akan memberikan penjelasan.

“Kapan-kapan saya sampaikan,” kata Rusman dikonfirmasi Suara NTB, Selasa, 20 Maret 2018.

Penggunaan dana Diklat yang dilaporkan ke Kejaksaan ini sejak 2016 hingga 2018. Artinya, sejak BPSDM belum menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). BPSDM merupakan pecahan dari Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan (BKD dan Diklat) NTB. Sejak awal 2017, OPD ini dibagi menjadi dua, yakni BKD NTB dan BPSDM NTB.

Kasus yang terjadi di BKD dan Diklat NTB sempat mencuat pada awal 2016 lalu. Bahkan pada waktu itu, Kepala BKD dan Diklat NTB yang dijabat  Drs. H. Muh. Suruji mengaku sering mendapat ‘’teror’’ dari oknum LSM yang akan melaporkan dugaan korupsi di BKD dan Diklat NTB. Oknum LSM tersebut sering menakut-nakuti dengan mengirim pesan singkat akan melaporkan kasus di BKD dan Diklat ke Kejaksaan.

Terpisah, juru bicara Kejati NTB Dedi Irawan, SH.,MH dikonfirmasi Suara NTB  Selasa, 20 Maret 2018 kemarin enggan memberi keterangan. Karena posisi kasus tersebut sedang dalam tahap penyelidikan awal. ‘’Jadi belum bisa dipublikasikan, karena ini masih penyelidikan. Tapi kami tidak membatasi (media) kalau memang dapat informasi dari luar. Silakan,’’ jawabnya singkat. (ars/nas)