Dana Dekon dan TP Diblokir, Distanbun NTB Paling Besar

Ilustrasi Anggaran (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memblokir dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon dan TP) untuk puluhan Satuan Kerja (Satker) di  NTB sebesar Rp386,8 miliar. Pemblokiran dana dekon dan TP ini akibat persyaratan yang belum lengkap.

Beberapa Satker yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 21 Februari 2020 kemarin mengklaim sudah tak ada permasalahan di daerah. Persyaratan-persyaratan untuk pencairan Dana Dekon dan TP diklaim sudah beres. Salah satu Satker yang memperoleh Dana Dekon dan TP cukup besar tahun ini dan paling banyak dananya yang diblokir adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB.

Iklan

Kepala Distanbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si mengatakan semua persyaratan sudah beres di daerah. Permasalahannya ada di Kementerian Pertanian (Kementan). ‘’Kalau di kementerian, bukan alur atau persyaratan. Tapi warning bahwa ada sebagian sudah dibuka (blokirnya), sebagian sudah dibintang (diberi tanda bintang),’’ kata Husnul dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, 21 Februari 2020 kemarin.

Menurut Husnul, Dana Dekon dan TP untuk Bidang Perkebunan sudah tak ada yang diblokir. Begitu juga untuk Bidang Tanaman Pangan, anggarannya sudah tak diblokir atau sudah tak dibintangi. Yang ada, kata Husnul, dana TP dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan untuk pengadaan alsintan yang masih dibintangi.

‘’Yang di PSP, itu yang terkait dengan alsintan masih dibintang. Yang lainnya sudah bisa diluncurkan. Tinggal menunggu kementerian. Sifatnya kita masih menunggu,’’ katanya.

Husnul mengatakan, ada beberapa pengadaan alsintan di PSP yang akan dipusatkan di pusat. Atau dana pengadaan alsintan yang semula dialokasikan dalam bentuk TP akan ditarik ke pusat. Kemudian bantuan akan diberikan dalam bentuk uang muka.

Ia memberikan contoh, misalnya pengadaan traktor untuk masyarakat. Bantuannya akan didesain tidak lagi diberikan dalam bentuk bantuan traktor. Tetapi masyarakat akan diberikan uang muka untuk membeli traktor. Masyarakat atau petani nanti akan difasilitasi untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Namun, Husnul mengatakan pihaknya belum menerima apa keputusan resmi dari Kementan. ‘’Nanti kalau misalnya itu sudah direvisi anggaran APBN di PSP. Misalnya dari Rp10 miliar dana TP itu  hanya diberikan Rp500 juta karena uang muka saja. Sisanya dari harga itu supaya petani merasa memiliki, tidak gampang disalahgunakan. Maka uangnya di KUR digunakan untuk membelinya. Ada skema seperti itu. Tidak bantuan murni, hanya bantuan uang muka. Itu informasi yang kita dengar,’’ terang Husnul.

Satker lainnya yang kena blokir Dana Dekon adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM mengatakan sudah tak ada Dana Dekon yang diblokir. Disebutkan, pada tahun 2020, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB memperoleh satu Dana Dekon senilai Rp480 juta lebih.

‘’Di  Perpustakaan memang hanya satu kita, sekitar Rp480 jutaan. Sudah saya dapat uang muka ini. Sudah cair Kamis kemarin. Kalau saya tak ada diblokir. Saya sudah tandatangan. Sudah keluar. Untuk Dana Dekon di Dinas Perpustakaan beres,’’ katanya.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB hingga 31 Januari 2020, Dana Dekon dan TP yang diblokir Kementerian Keuangan mencapai 386,8 miliar. Atau 77 persen dari total Dana Dekon dan TP yang diperoleh puluhan Satker di NTB, baik OPD Pemprov NTB dan OPD Pemda kabupaten/kota.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Syarwan, SE, MM menyebutkan, total Dana Dekon dan TP untuk NTB tahun 2020 sebesar Rp497,4 miliar. Terdiri dari Dana Dekon sebesar Rp141,9 miliar dan TP sebesar Rp357,2 miliar. Ia menyebut Dana Dekon yang diblokir sebesar Rp70,5 miliar atau 50,27 persen dari total pagu Rp141,9 miliar. Sedangkan dana TP yang diblokir sebesar Rp316,3 miliar atau 88,56 persen dari total pagu sebesar Rp357,2 miliar.

Untuk dana TP yang paling besar diblokir adalah Satker Distanbun NTB, angkanya mencapai Rp190,4 miliar. Di bagian item lainnya juga ada dana TP untuk Satker Distanbun yang diblokir masing-masing sebesar Rp10,7 miliar, Rp34,01 miliar, Rp12,7 miliar, Rp24,1 miliar.

Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur Rp1,9 miliar, Dinas Sosial Kabupaten Bima Rp634 juta, Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Rp4,7 miliar, Disnakeswan NTB Rp1,4 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat Rp1,7 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Barat Rp1,6 miliar, Dinas Tenaga Kerja Lombok Tengah Rp1,01 miliar dan Dinas Pertanian Lombok Timur Rp19,4 miliar. (nas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here