Dana BOS Belum Cair, Sekolah di Lotim Harus Berutang

Selong (Suara NTB) – Belum dicairkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap sekolah menjadi suatu kendala dalam pelaksanaan dunia pendidikan. Pasalnya, dampak dari tidak dicairkannya dana ini, pihak sekolah harus berutang untuk membiayai segala kebutuhan biaya operasional sekolah.

Kepala SMP Jabal Hikmah Kecamatan Sakra, Mushar, Sabtu, 4 Maret 2017, mengaku, akibat belum dicairkannya dana BOS untuk triwulan ke empat, SMP Jabal Hikmah menjadi lesu, karena tidak ada anggaran untuk membayar honor guru. Selain itu, sekolah tidak mampu melaksanakan sejumlah kegiatan pembelajaran, seperti ujian semester dan lainnya yang selama ini mengandalkan dana BOS.

Iklan

Tidak hanya itu, ungkapnya, pihak sekolah merasa jika ada sesuatu yang hilang untuk melangsungkan KBM. Maka dari itu, ia berharap kepada pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi untuk memberikan dana BOS yang ditunda, sehingga dapat membayar utang-utang sekolah yang berada di pihak kedua maupun pihak ketiga, termasuk honor guru yang melaksanakan les dan lain sebagainya.

Mushar mengaku, belum dicairkan dana BOS untuk triwulan ke empat, yakni bulan Oktober, November, Desember diakuinya karena keterlambatan selama dua hari mengakses data dapodik. Namun, katanya, pada saat itu pihaknya langsung melakukan pengaksesan data dan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim menyampaikan jika dana BOS ditunda. Selanjutnya, pada saat ditindaklanjuti kembali, pihak dinas mengatakan jika dana BOS di SMP Jabal Hikmah tidak ada, karena sudah tidak ada anggaran, sehingga dana BOS untuk triwulan ke empat tidak terbayarkan.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Dikbud Lotim, H. Lalu Suandi, menyampaikan jika kebiasaan buruk yang kerap terjadi pada satuan pendidikan pada saat menyelesaikan SPJ BOS untuk triwulan terakhir. Dalam hal ini, pihak sekolah kerap menunggu triwulan berikutnya untuk menyampaikan laporannya.

Seperti di akhir tahun anggaran 2016, ujarnya, sejumlah sekolah menunggu BOS reguler tahun 2017 untuk menyerahkan laporan, sehingga dianggap salah. Seharusnya, jelas Suandi, SPJ harus disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.   “Mengenai ada yang belum cair itu akibat dari kebiasaan buruk sekolah,” jelasnya.

Kendati demikian, kata Suandi, dari sisi realisasi tidak ada masalah dan tetap sesuai dengan jadwal yang ada, hanya saja dalam penyampaian yang sebelumnya ingin ditata supaya tidak ingin menjadi kebiasaan buruk yang dipelihara oleh pihak sekolah dengan menunggu BOS reguler.

Sementara, untuk pencairan dana BOS triwulan pertama tahun ini, dijelaskan jika saat ini masih dalam proses dan penandatanganan administrasi dengan pemerintah provinsi. Untuk jumlah anggaran dana BOS untuk masing-masing sekolah juga bervariasi ataupun berubah-ubah tergantung jumlah siswa.

Adapun untuk dana BOS tingkat SD sebesar sekitar Rp 800 per siswa untuk satu tahun, sementara untuk SMP sebesar Rp 1 juta setahun, sedangkan untuk SMA sekitar Rp 1.400 juta per tahun. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here