Dana Bantuan Pembangunan 2.500 RTG Terancam Diblokir

RTG di Desa Taman Sari yang sebelumnya mandek kembali dilanjutkan setelah pemberitaan di media. (Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) – Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., didampingi Wakil Bupati Hj. Sumiatun bersama Sekda Dr. H. Baehaqi memimpin rapat pimpinan (Rapim) II di Aula Utama Kantor Bupati Lobar Rabu, 12 Agustus 2020. Beberapa hal menjadi atensi Bupati, salah satunya terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana gempa yang sampai saat ini belum tuntas. Jika sampai bulan depan, LPJ ini belum tuntas bantuan pembangunan 2.500 Rumah Tahan Gempa (RTG) yang belum terbangun terancam diblokir pusat.

Bupati juga meminta agar semua program dikawal dengan baik, supaya hasilnya bagus dan progress-nya sesuai dengan target-target yang sudah ditentukan. Terkait dengan usaha pengelolaan aset, bupati meminta kalau ada informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait posisi aset agar diinformasikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk aset-aset yang ada di desa. Bahkan bupati meminta agar membentuk tim pencari dokumen aset-aset yang dimiliki Lobar.

Iklan

Mengenai Covid-19, bupati menyebut diperlukannya pengarusutamaan isu agar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 benar-benar bisa diterapkan dan dijadikan sebagai kewajiban. Ini penting, kata bupati, karena saat ini banyak dokter atau ahli yang ‘kalah’ oleh yang bukan ahlinya.

Untuk itu, bupati berpesan agar semua pihak terlibat termasuk agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau para guru dan kepala sekolah untuk membantu mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat.

Sekda Lobar H. Baehaqi menekankan agar program-program yang mendorong  perekonomian masyarakat untuk disegerakan. Kepada ASN, sekda meminta agar semua ASN yang ada di Lobar bisa menjadi humas daerah mensosialisasikan protokol kesehatan Covid-19.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi (Rehab Rekon) BPBD, Joko Marhaendriyanto mengatakan terkait progres penyelesaian SPJ baru 52 persen per tanggal 11 Agustus.

Terkait sisa penyelesaian LPJ sekitar 48 persen ditargetkan selesai tanggal 28 September. Sejauh ini penyelesaian LPJ terus berproses oleh tim BPBD dan pendamping. Ia menambahkan terkait anggaran RTG terancam diblokir, kalau LPJ tak dituntaskan hingga September, menurut dia tidak demikian, karena kalau LPJ belum selesai 100 persen maka dana bantuan usulan terakhir yang ditunda. Sampai selesai 100 persen barulah diberikan dana Rp59 miliar untuk pembangunan sisa ribuan RTG yang diusulkan terakhir. (her)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here