Dana Bantuan Bencana Cair, Ketersediaan Panel Risha Terbatas

Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Risha di NTB, Kamis, 10 Oktober 2018. (Suara NTB/nas)

Praya (Suara NTB) – Sejak adanya penyederhaan prosedur, dana bantuan stimulan perbaikan rumah korban gempa sudah mulai dapat dicairkan. Namun muncul masalah baru, terbatasnya ketersediaan atau produksi panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha).

‘’Ada problem lagi, uangnya ada. Untuk komponen-komponen Rishanya-nya kurang cepat (diproduksi). Ini persoalan, ini yang terus akan saya lihat. Saya perintahkan untuk segera ditambah,’’ kata Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) usai rapat terbatas (Ratas) di Ruang VIP Lombok International Airport (LIA), Kamis, 18 Oktober 2018 siang.

Iklan

Jumlah rumah warga korban gempa yang sedang dibangun sebanyak 210 unit dengan rincian Risha 99 unit, Rumah Instan Kayu (Rika) 14 unit dan Rumah Instan Konvensional (Riko) 97 unit.

Jumlah rumah rusak berat yang sudah terverifikasi berdasarkan data BNPB sebanyak 72.579 unit. Dengan rincian Lombok Barat 13.942 unit, Lombok Tengah 2.884 unit, Lombok Timur 6.781 unit, Lombok Utara 44.014 unit, Kota Mataram 2.396 unit, Sumbawa 1.436 unit dan Sumbawa Barat 1.126 unit.

Sementara jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) yang terbentuk sudah mencapai 563 Pokmas. Dengan rincian, Lombok Barat 17 Pokmas, Lombok Tengah 53 Pokmas, Lombok Timur 190 Pokmas, Lombok Utara 16 Pokmas, Kota Mataram 12 Pokmas, Sumbawa 98 Pokmas dan Sumbawa Barat 177 Pokmas.

Sedangkan rumah pilihan masyarakat untuk Risha 2.797 unit, Rika 1.521 unit dan Riko 1.834 unit. Progres pembangunan Risha 99 unit, Rika 14 unit dan Riko 97 unit.

Untuk mempercepat produksi panel Risha, Presiden mengatakan personel TNI dan Polri akan diturunkan. Mereka akan membantu percepatan produksi panel-panel Risha. ‘’Sekarang masyarakat arahnya sangat senang menggunakan Risha,’’ kata Presiden.

Jokowi mengatakan target enam bulan pembangunan rumah warga korban gempa bisa lebih cepat atau bisa juga lambat akan tercapai. Yang jelas,  progres akan selalu dipantau atau dilakukan  cek lapangan. ‘’Baik yang ada di NTB maupun Sulawesi Tengah,’’ ujarnya. (nas)